Kawanua Post – Wagub Kandouw Sebut RKPD 2019 Harus Sinkron dengan RPJMD 2016-2021

Wagub Kandouw Sebut RKPD 2019 Harus Sinkron dengan RPJMD 2016-2021

Apr 12, 2018 ferry assa Berita Pilihan, Berita Unggulan, Berita Utama, Bitung, Diary Politik, Hukrim, Kawanua, Manado, Minahasa Raya, Nusa Utara, Totabuan 0

MANADO, Kawanuapost.comA�- Periode kepemimpinan Gubernur Olly Dondokambey, SE dan Wakil Gubernur Drs. Steven O.E. Kandouw (OD-SK) genap 3 tahun pada 2019 nanti. Dengan begitu, proses perencanaan pembangunan menjadi tantangan untuk mendudukkan prioritas dan sasaran yang terjabarkan dalam program yang tepat dalam mewujudkan a�?Sulawesi Utara yang berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam A�politik, dan berkepribadian dalam budaya”.

“Guna mendukung pencapaiannya, kita perlu meletakkan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan yang baik dalam RKPD A�tahun 2019, yang benar-benar menjabarkan tujuan dan sasaran RPJMD 2016-2021 dengan tetap mengacu pada RPJMN 2015-2019 serta memperhatikan dinamika pembangunan yang cukup kompleks,” ungkapA�Wakil Gubernur Drs. Steven OE Kandouw pada acara Pra Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Sulawesi Utara (Pra-Musrenbangprov) terkait Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019 yang dilaksanakan di Hotel Peninsula Manado, Kamis (12/4/2018) pagi..

RKPD Tahun 2019 telah menetapkan tema : a�?mempercepat kemandirian ekonomi, kedaulatan politik, dan A�berkepribadian dalam budaya melalui pemerataan pembangunan ekonomi, sosial dan infrastruktur menuju Sulawesi Utara yang berdaya saing.”

WagubA�Kandouw meminta seluruh pemangku kepentingan mampu bersinergi untuk memastikan penjabaran program kegiatan perangkat daerah berdasarkan 10 (Sepuluh) prioritas pembangunan daerah pada tahun 2019 dalam rangka pencapaian indikator kinerja daerah dalam RPJMD OD-SK 2016-2021.

“Semua program harus didukung dengan data dan informasi strategis setiap urusan pemerintahan daerah,” tandasnya.

Sebagaimana diketahui, 10 (sepuluh) prioritas pembangunan yang dikerjakan pada tahun depan, yakni : Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran; Pembangunan Pendidikan; Pembangunan Kesehatan; Revolusi Mental dan Reformasi Birokrasi; Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah; Kedaulatan Pangan [Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Kemaritiman]; Trantibmas dan Kesuksesan Pemilu Presiden & Legislatif; Peningkatan Daya Saing Investasi; Pembangunan Pariwisata; Pengelolaan Bencana dan Mitigasi Iklim.

Seluruh program pembangunan tersebut, kata Wagub Kandouw disusun lebih berorientasi pada manfaat untuk rakyat dan berorientasi pada prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan baik nasional maupun daerah. Bahkan mulai tahun 2017 paradigma perencanaan pembangunan dirubah dari mainset money follow function diubah menjadi money follow program yang lebih berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

“Perencanaan program pembangunan harus lebih fokus, berkualitas, tidak terlalu banyak, memiliki nilai strategis, serta memberikan manfaat kepada masyarakat, dan sejalan dengan prioritas pembangunan OD-SK,” tandasnya.

WagubA�Kandouw berharap proses penyusunan RKPD Provinsi Sulawesi Utara tahun 2019 dapat lebih efektif dan mampu mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dengan aplikasi e-planning.

“Harapan saya benar-benarA�e-planning ini sudah diwujudkan dalam penyusunan RKPD 2019 ini karena didukung oleh sistem dan skema proses yang handal melalui pemanfaatan teknologi dan informasi, sebagai salah satu inovasi dalam perencanaan dan penganggaran yang berkualitas dan akuntabel,” ujarnya.

SementaraA�Kepala Bappeda Sulut Ricky Toemandoek menerangkan tujuan dilaksanakannya agenda pra musrenbang adalah untuk membahas usulan program dan kegiatan pemerintah kabupaten/kota se Sulut, menyelaraskan program dan kegiatan perangkat daerah dengan prioritas pembangunan provinsi, menyelaraskan program dan kegiatan perangkat daerah dengan prioritas pembangunan nasional, pembahasan alokasi program dan kegiatan perangkat Provinsi Sulut serta tersusunnya rencana kerja pemerintah daetah (RKPD) provinsi sulut tahun 2019.

Kegiatan itu turut dihadiri Direktur Jenderal (Dirjen) Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN) RI Abdul Kamarzuki dan perwakilan dari kabupaten dan kota se-Sulut. (*/fa)