JAKARTA – KawanuaPost.com – Gonjang-ganjing politik nasional serta buruknya kondisi ekonomi akan terus membebani masyarakat. Terlebih, sudah muncul ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) massal terhadap para pekerja di berbagai daerah.
Politikus PDIP Andreas Eddy Susetyo meminta pemerintah untuk tidak mudah terpancing dengan debat kontraproduktif.
“Dalam situasi seperti sekarang Pemerintah jangan terjebak pada perdebatan, apakah Indonesia sudah masuk fase krisis atau belum. Jika pemerintah terseret pada perdebatan tersebut justru akan kontraproduktif, menguras energi dan menunjukkan kepanikan,” kata Andreas saat dihubungi, Minggu (30/8/2015).
Anggota Komisi XI itu melanjutkan, banyak perdebatan di luar pemerintahan yang hanya meningkatkan sentimen negatif pasar yang sedang menunggu aksi cepat pemerintah.
Untuk menangani masalah perekonomian dalam jangka pendek, revisi RAPBN 2016 secara fundamental harus dilakukan. Pasalnya, RAPBN 2016 belum mempertimbangkan situasi kekinian, terutama devaluasi yuan di Tiongkok dan kondisi menuju perang harga minyak.
“Kecenderungan yang menonjol adalah RAPBN 2016 hanya mengantisipasi kenaikan suku bunga FED yang ternyata juga belum pasti kapan akan dieksekusi,” ucapnya.
Andreas mendorong pemerintah untuk fokus pada kebijakan dan kesiapan eksekusi cepat dalam rangka memulihkan kepercayaan publik dan pasar.
EDITOR : HERMAN. M.
