JAKARTA – KawanuaPost.com – Kabareskrim Mabes Polri Komjen Pol Budi Waseso (Buwas) mendadak diperbincangkan menyusul beredarnya kabar pencopotan dirinya. Kendati belakangan hal tersebut dibantah lingkaran Istana, kalau Komjen Buwas bukan dicopot melainkan hanya digeser.
‘Penggulingan’ Komjen Buwas terkesan mendadak mengingat hal tersebut mencuat ketika dirinya tengah mengusut berbagai kasus besar. Di antaranya kasus pengadaan mobil crane di mana Bareskrim menggeledah PT Pelindo, serta kasus dwelling time.
Menurut anggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet), sangat menyayangkan kalau Komjen Buwas dicopot. Kinerja Komjen Buwas sejauh ini sangat baik terbukti dari keberaniannya untuk mengungkap berbagai kasus besar sehingga mampu mengembalikan marwah Polri.
“Saya menduga ada yang ingin dilindungi akibat gebrakan Buwas. Kalau alasannya telah menimbulkan kegaduhan itu keliru,” ujar Bamsoet, Rabu (2/9/2015).
Bamsoet menilai, kalau pencopotan Komjen Buwas hanya karena dianggap menimbulkan kegaduhan. Maka sama saja Istana mengizinkan orang melakukan korupsi asal tidak gaduh.
“Maka, hal itu sama saja Istana (pemerintah-red) bolehkan korupsi asal tidak gaduh,” katanya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Humanika, Sya’roni, mengatakan, jika terjadi intervensi di balik pencopotan Komjen Buwas akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Mengingat Bareskrim saat ini sedang berupaya membongkar berbagai kasus besar.
“Saat ini Bareskrim sedang giat-giatnya memberantas korupsi, yang mutakhir sedang menangani kasus dwelling time dan korupsi di pelabuhan,” kata Sya’roni.
Sya’roni juga melihat berbagai keanehan saat Bareskrim menggeledah Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian, semua pihak mendukung langkah Komjen Buwas. Berbeda ketika Bareskrim mengacak-acak kantor Direktur Utama PT Pelindo RJ Lino, sejumlah pihak bernada sumbang sehingga menimbulkan kecurigaan.
“Namun ketika menggeledah kantor RJ Lino, banyak pejabat yang berkomentar bernada mendukung Lino, seperti misalnya Rini Soemarno, Sofyan Djalil, dan Wapres Jusuf Kalla,” terangnya.
Sya’roni menyayangkan kalau Komjen Buwas dicopot atau pun digeser dari posisinya sebagai Kabareskrim. Mengingat pencopotannya akan mengganggu proses penyelidikan berbagai kasus besar.
Setidaknya, sambung Sya’roni, biarkan Komjen Buwas untuk menyelesaikan berbagai kasus yang tengah diusut. Apalagi itu sesuai dengan perintah Presiden Joko Widodo untuk membersihkan praktik yang merugikan negara.
“Bila memang benar ada intervensi, sama saja pemerintah melindungi orang-orang yang diduga bermasalah,” pungkasnya.
EDITOR : HERMAN. M.
