JAKARTA, Kawanuapost.com – Bersama dengan para Gubernur, bupati dan walikota Seluruh Indonesia, Gubernur SHS Kamis, 18 Desember 2014, mengikuti acara Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) di Gedung Bidakara, Jakarta.
Musrembang Nasional digelar guna menyusun rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2015-2019 yang bertemakan “Pembangunan Berkualitas Menuju Bangsa Berdaulat Mandiri dan Berkepribadian”. hadir juga Wakil Presiden Jusuf Kalla dan para menteri kabinet kerja.
Dalam sambutannya, presiden menegaskan bahwa kebijakan publik yang benar dan tepat merupakan syarat utama kemajuan suatu kota, provinsi dan negara.
“Intinya ada di bapak ibu semuanya. Intinya adalah kebijakan publik yang benar dan tepat, kalau ada kebijakan publik yang benar dan tepat maka majulah suatu kota…suatu provinsi…suatu negara,” kata Jokowi.
Presiden kemudian mencontohkan sejumlah negara sahabat yang tidak memiliki sumber daya alam namun bisa berkembang pesat karena penerapan kebijakan publik yang tepat dan benar.
Oleh karena itu, Presiden berharap dengan penerapan kebijakan publik yang benar dan tepat maka sejumlah permasalahan yang membelit Indonesia dapat teratasi.
Ia memulai pemaparannya dari sektor pangan.
“Kita sering menyatakan negara kita gemah ripah loh jinawi, kita negara agraris. Tapi nyatanya semua kita impor,” katanya seraya menyebutkan produk pangan seperti beras, jagung, gula dan kedelai.
Menurut Presiden, Indonesia memiliki kekuatan untuk mandiri hanya saja tidak didukung oleh kebijakan publik yang benar dan tepat.
Kepala Negara kemudian memaparkan target pemerintahannya untuk mencapai swasembada beras dalam tiga tahun. Ia juga menyampaikan rencana pembangunan 49 waduk dan target 1 juta hektar irigasi.
Sektor selanjutnya adalah bidang energi dimana Jokowi menilai kebijakan publik yang tidak tepat adalah salah satu alasan mengapa Indonesia yang kaya gas alam dan batu bara kekurangan energi listrik.
Ia mengatakan bahwa banyak investor mengantri namun terhambat masalah izin. Disebutkan bahwa di suatu provinsi izin dapat terhambat sampai enam tahun. “Target kita tahun ini 35 ribu megawatt,” katanya dan pemerintah sedang berusaha mengatasi hal-hal yang menghambat jalannya investasi di berbagai sektor terutama di daerah.
Pada kesempatan itu Presiden juga kembali menggarisbawahi kebijakan pemerintahannya untuk mengembangkan sektor maritim dan meminta para pejabat publik untuk turut mengawal kebijakan itu di daerah.
Ia menyampaikan rencana pembangunan dan perluasan 24 pelabuhan, sentra perikanan dan penindakan tegas pada kapal-kapal asing pencuri ikan. Ia menyebutkan bahwa ribuan kapal asing pencuri ikan itu telah merugikan Indonesia ratusan triliun.
Untuk usulan pembangunan pelabuhan baru, Presiden menegaskan keperluan tersedianya lahan yang memadai, minimal 500 hektar.
“Ini jangkauannya masa depan,” katanya seraya menambahkan ketersediaan lahan yang memadai akan mempermudah upaya perluasan pelabuhan di masa datang.
“Saya berikan contoh yang di Semarang di Surabaya sudah sulit untuk meluaskan pelabuhan karena kanan kirinya sudah dimiliki masyarakat jadi ongkosnya sangat mahal, mau tidak mau dipindahkan atau kalau mau ya reklamasi ke tengah,” katanya.
Di akhir sambutannya, Presiden juga menyampaikan perlunya mengembangkan sektor pariwisata mengingat potensi yang sangat besar. Ia mendorong daerah untuk juga melakukan promosi pariwisata untuk menarik wisatawan asing. (*)
