MANADO, Kawanuapost.com – DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Penjelasan Keputusan DPRD tentang Rekomendasi DPRD terhadap Laporan keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun 2014, yang dilaksanakan di ruang sidang paripurna DPRD Sulut, Senin (20/04) sore.
Ketua DPRD Dr Steven Kandow memimpin jalannya rapat paripurna tersebut. Turut hadir Gubernur Sulut DR SH Sarundajang (SHS), Wakil Gubernur DR Djouhari Kansil MPd, perwakilan Polda Sulut, Danlantamal dan perwakilan Korem 171 Santiago, serta Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulut. Selain itu, dalam kesempatan ini turut hadir jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemprov Sulut dan Anggota Forum Pemerhati Pemerintah.
Ketua Pansus Frangky Wongkar dalam penyampaian laporan hasil pembahasan LKPJ Gubernur mengatakan, terdapat beberapa SKPD yang dalam penetapan program dan kegiatan yang tertuang dalam LKPJ hanya mencapai 50%, antara lain Dinas Pendidikan (Diknas), Dinas Pertanian, dan Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) serta Dinas Kesehatan kemudian Biro Pemerintahan Setdaprov Sulut dan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda).
“Terdapat beberapa SKPD yang program dan kegiatannya yang hanya mencapai 50%, antara lain, Dinas Pendidikan Dinas Pertanian, Dinas ESDM, dan Dinas Kesehatan serta Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) kemudian Biro Pembangunan Setdaprov Sulut,” ungkap Wongkar.
DPRD Sulut melalui Pansus menghimbau, sebagaimana hasil yang disampaikan ketua Pansus, hal ini kemudian direkomendasikan kepada Pemerintah Provinsi agar Pemerintah selaku eksekutif lebih memperhatikan program selama tahun 2014 yang belum tercapai secara maksimal, seperti pembangunan Jalan Tol Manado Bitung dan Pembangunan Jembatan Soekarno agar secepatnya diselesaikan,” tambah Wongkar.
Gubernur SHS mengatakan, “Faktor alam menjadi salah satu kendala yang dihadapi SKPD dalam menjalankan program dan kegiatan, dimana hal tersebut tidak bisa dihindarkan,”kata Sarundajang.
Akan tetapi, Gubernur mengakui, hasil capaian SKPD sepanjang tahun 2014 yang dinilai belum maksimal adalah bagian dari kerja keras, kerja cerdas dan kerja nyata Pemprov Sulut. “Pembangunan Jalan Tol dan Jembatan Soekarno merupakan program Nasional, bukan berarti sengaja untuk diperlambat. Akan tetapi, kita masih menunggu alat canggih dari Australia demi memperkokoh bangunan jembatan tersebut. Lebih baik bangunannya kokoh dari pada terburu-buru diselesaikan tapi membahayakan keselamatan. Kehadiran alat ini menjadikan bangunan tidak mudah rapuh,” tutur SHS. (ferry/*)
