Ratahan, Kawanuapost.com – Kurang lebih tiga bulan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo SP) Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) dijabat pejabat baru alias dipromosi dari jabatan eselon III naik ke eselon II, masalah demi masalah mulai terjadi, soal kemitraan dengan pers.
Hal ini tak lain karena ketidakmampuan oknum pejabat diinstansi tersebut dalam pengelolaan kerjasama dengan media atau wartawan yang berada di daerah tersebut.
Berbagai masalah muncul setelah instansi yang dipimpin Kepala Dinas Budi Raranta, kebijakan yang nyaris tak mendasar berdasarkan aturan logika dalam hal pemberian kerjasama pemasangan advertorial kepada wartawan.
Pekerja pekerja penilaian, langkah yang dilakukan pejabat Diskominfo saat ini menguntungkan bagi beberapa wartawan justru merugikan sebagian besar wartawan.
Menurut mereka, apa yang terjadi hari ini di Diskominfo merupakan sejarah sejak para wartawan bermitra di instansi itu.
“Dari sekian pejabat yang dipercayakan Bupati James Sumendap memimpin Diskominfo, pejabat saat ini mencatatkan sejarah bagi kami,” sembur sejumlah tambah.
Mengapa? Karena sistem yang dipakai untuk mendapatkan advetorial sangat tidak masuk akal bahkan tidak mendasar secara logika.
“Mana bisa memberikan advertorial dilakukan berdasarkan nomor urut tercepat dalam berkas atau dokumen perusahaan. Ini sangat aneh bahkan terjadi di Indonesia, ”sebut mereka.
Sudah tak mendasar secara aturan lanjut mereka, pembagian advertorial juga berulang-ulang diberikan kepada mereka yang berada diurutan atas dalam kelengkapan berkas.
“Ini aneh bin ajaib. Lengkap berkas sudah ada 30-an media tapi materi advetorial justru diberikan kepada urutan teratas kelengkapan berkas. Kan aneh. Makanya kalo ada yang tidak mendukung protes, jelas saja karena pembagian tidak adil dan merata. Logikanya begini, masa sama-sama lengkap berkas tapi yang urut atas sudah tiga kali dapat advtetorial sementara yang lain satu kali bahkan belum dapat sama sekali. Apa aturan main yang dimaksud Kominfo? Atau ini maksudnya tidak ada faktor X ?, ”sindir mereka.
Terkait sejumlah masalah yang terjadi di Diskominfo Mitra, khususnya tentang kemitraan dengan media atau waratawan, mendapat respon sekaligus aktivis pembangunan Mitra Veppy Rambi.
“Pekerja pers adalah mitra kerja dari pemerintah kabupaten Minahasa Tenggara. Karena itu sangat tidak sesuai dan tidak etis mereka meminta tidak adil,” kata Rambi.
Menurut Dia, boleh-boleh saja Kominfo tidak adil kalo kemudian rekan-rekan wartawan tidak memenuhi syarat admnistrasi atau syarat untuk mendapatkan kerjasama.
“Tapi kalo sistemnya seperti yang teman-rekan wartawan, ini tentu satu kegagalan pejabat Kominfo dalam menjalankan kepercayaan dan amanah yang diberikan bupati dalam hal menjalin sinergitas dan kemitraan dengan pers,” tegas Rambi.
Untuk itu, Rambi mengatakan, Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara dalam hal ini Bupati James Sumendap, sebaiknya mengkaji kembali penempatan atau promosi jabatan Kadis Kominfo Mitra saat ini karena belum mampu menjalankan tupoksinya secara baik sesuai keinginan atasan.
“Pak Bupati Jaems Sumendap harus melakukan evaluasi terhadap kinerja bahkan jabatan Kadis Kominfo. Sebab, beliau telah gagal karena masalah masalah termasuk tidak termasuk rekan-rekan pekerja pers. Bahkan mungkin perlu diganti dengan pejabat lain yang lebih mampu. Kan sudah banyak pejabat yang Lebih dulu memimpin Kominfo tapi tidak perna ribut-ribut. Artinya kalo mereka mampu menyembunyikan kenapa yang sekarang berbeda. Masalahnya dimana? Bisa saja karena beliau memang belum mampu jabatan jabatan eselon II, “tukas Rambi.
Terkait dengan pola yang diterapkan, Kadis Kominfo Budi Raranta menjelaskan, bahwa menjalankan sistem yang diterapkan berdasarkan nomor urut kelengkapan berkas dan kuota berdasarkan anggaran kas.
“Si D lengkap ketika A, B, C sudah satu putaran …. A, B, C lebih satu dari D. Kalau ada E yg lengkap kemudian ketika putaran A, B, C, D sudah satu putaran otomatis. Maka A, B, C sudah 3 kali dan D 2 kali dan E baru 1 kali. Mudah2an ilustrasi ini membantu. Dan sistem ini akan membuat yang cepat melengkapi dan melengkapi motivasi utk lengkap, ”terang wartawan.
Sementara ketika pernyataan pernyataan Bupati James Sumendap dalam hal kerjasama media dan Kominfo harus dilakukan pemerataan, Raranta mengatakan pemerataan yang disampaikan bupati adalah antara cetak dan online.
“Pemerataan yang Pak Bupati adalah bilang antara lain cetak dan online, yang pake istilah hujan merata dimana-mana,” jawab Raranta laporan.
(Dirga)
