JAKARTA – KawanuaPost.com – Pengamat politik dari Survey Lintas Nusantara (SLN), Emrus Sihombing menilai, kabinet kerja dari kalangan profesional tidak menjamin produktivitasnya bagi pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK).
“Bahkan beberapa di antara mereka mengecewakan publik. Sebaliknya kabinet dari partai justru menunjukkan kinerja yang lebih mumpuni,” tegas Emrus kepada Okezone, Jumat (26/6/2015).
Untuk itu, kata dia, Jokowi-JK tidak perlu gamang menentukan semua kabinet atau lebih banyak dari partai.
“Lagi pula, penentuan menteri tetap keputusan politis. Jabatan menteri jabatan politik. Dukungan politik dari partai sangat diperlukan pemerintah sejak reformasi,” tuturnya.
Namun, lanjut dia, partai di Indonesia sudah mempunyai segudang sumber daya manusia yang profesional, seperti Jokowi dan JK kader partai.
“Jika menteri dari partai yang sekaligus profesional, maka menteri tersebut dipastikan mampu melaksanakan tugas secara profesional, dan sekaligus mendapat dukungan politik minimal dari partainya,” sambungnya.
Oleh karena itu, sekali pun menteri yg dianggap dari “profesional” (bukan dari partai) tetapi prosesnya tidak profesional. Namun, karena sebagai balas jasa.
“Jika balas jasa, menteri tersebut tidak dapat dikategorikan profesional. Ia tetap mempunyai utang politik kepada yang mengusungnya. Selain itu, menteri dari kalangan profesional dipastikan sulit mendapat dukungan politik. Ini tentu tidak diinginkan Jokowi,” pungkasnya.
EDITOR : SOLSILARE.
