Ratahan,Kawanuapost.com – Diantara beberapa program prioritas nasional yang ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo, penurunan stunting menjadi salah satu program strategis karena terkait dengan pembangunan manusia.
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P2KB) Helny Ratuliu menyampaikan, program strategis ini perlu dikawal dengan implementasi asas akuntabilitas demi pemerintahan yang berorientasi hasil (result oriented government).
“Langkah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa Tenggara untuk mengawal akuntabilitas Program Bangga Kencana dan akselerasi penurunan stunting ini adalah langkah yang strategis dan tepat,” ujar Ratuliu.
Bentuk pengejawantahan dari asas akuntabilitas berorientasi pada hasil dalam penggunaan anggaran negara adalah dengan memastikan setiap rupiah anggaran yang digunakan untuk membiayai aktivitas pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan hasilnya serta ketepatan penggunaannya.
Pelaksanaan program tidak boleh lagi menggunakan pendekatan money follow function, tetapi harus money follow program, serta program harus follow impact/result.
Program Bangga Kencana yang merupakan akronim dari Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana menjadi salah satu program unggulan dari dinas P2KB Kabupaten Minahasa Tenggara. Bangga Kencana menjadikan keluarga sebagai sandaran pembangunan serta berfokus mewujudkan keluarga yang berkualitas.
Ratuliu menguraikan, untuk memastikan Program Bangga Kencana dan akselerasi penurunan stunting berdampak dan penggunaan anggarannya akuntabel, terdapat lima hal konkret yang perlu dikawal oleh Kita Semua.
Pertama, memastikan indikator keberhasilan program penurunan stunting harus tepat dan menggambarkan hasil.
Kedua, memastikan target masyarakat yang menjadi penerima manfaat sudah ditetapkan secara tepat, berdasarkan data empiris yang didapat oleh Tim.
Ketiga, memastikan tercipta collaborative working dalam pelaksanaan program tersebut.
“Penurunan stunting ini tidak dapat dilakukan sendirian oleh Dinas P2KB karena bersinggungan dengan tugas dan fungsi beberapa instansi lain, seperti Dinas Kesehatan dan pemerintah daerah,” imbuh Ratuliu.
Keempat, rincian kegiatan dari Program Bangga Kencana dan akselerasi penurunan stunting harus betul-betul tepat.
Alokasi anggaran terbesar harus dipastikan pemanfaatannya untuk kegiatan utama, bukan kegiatan pendukung. Jangan sampai biaya administrasi dan pendukung lebih besar dari pada biaya yang secara langsung diberikan kepada masyarakat penerima manfaat. “Terakhir, pastikan P2KB dan seluruh jajaran pimpinan memantau secara aktif keberhasilan program ini agar program yang dijalankan bisa terlaksana secara efektif,” tandas Ratuliu.
Sementara Itu Kepala Bidang Keluarga Silas Kini,S.Sos menjelaskan dalam Rangka pelaksanaan peringatan hari Keluarga Nasional ke 30 tahun 2023 ini dengan Mengusung Thema Menuju Keluarga Bebas Stunting Untuk Indonesia Maju.
Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara melalui dinas P2KB telah menggelar pelayanan sejuta Apseptor di seluruh Puskesmas.
Tujuan utama dari diselenggarakan Harganas 2023 yakni mengsinergikan gerak dan langkah keluarga Indonesia mencegah Stunting.
“Dalam Rangka memperingati Hari Keluarga Nasional kami dinas P2KB kabupaten Minahasa Tenggara telah melaksanakan kegiatan pemasangan sejuta Apseptor di seluruh Puskesmas yang ada di kabupaten Minahasa Tenggara,” Ungkap Mantan Sekretaris Kecamatan Ratatotok ini.
(Dirga)
