MANADO, Kawanuapost.com – Pendistribusian pupuk bersubsidi dinilai lambat dan berdampak pada masa tanam para petani. Penyebab keterlambatan penyaluran ini dibahas Pemprov Sulut bersama Pemkab dan Pemkot serta stakeholder terkait.
Pembahasan melalui rapat evaluasi dilakukan di Ruang FJ Tumbelaka Kantor Gubernur, Rabu (10/07/2024).
Kepala Biro Ekonomi Setda Pemprov Sulut, Reza Dotulong mengatakan, masalah ketersediaan BBM jenis solar menjadi salah satu penyebab lambatnya distribusi Pupuk Bersubsidi dan Non Subsidi di tingkat petani.
Pemprov Sulut akan mengaktifkan kembali Tim Pengawasan BBM yang melibatkan Pemkab/Pemkot, Dispenda, Ditlantas Polda Sulut dan Polres-Polres.
“Karena fakta di lapangan, antrian BBM Solar ini menjadi masalah. Kendaraan yang antri, hanya itu-itu saja, meski plat nomornya berbeda. Kita akan aktifkan Tim Pengawasan BBM ini,” kata Karo Ekonomi Reza Dotulong.
Masalah ketidakberesan distribusi pupuk bersubsidi dan non subsidi diakui Asisten Ekskutif Penjualan Sulut-Malut Pupuk Indonesia Muhammad Rois.
Rois mengatakan, pihaknya hanya terbatas memonitor ketersediaan pupuk di tingkat kios. Sementara penyaluran menjadi kewenangan pihak distributor.
Selain itu, masih banyak petani yang belum terdaftar di data petani yang berhak menerima pupuk bersubsidi.
Sementara itu, Rapat Evaluasi ini ikut memaparkan sejumlah poin penting lainnya.
“Secara keseluruhan kegiatan ini adalah untuk mendukung apa yang akan dilakukan Bapak Gubernur, besok untuk melakukan direct call Pelabuhan Bitung ke Asia Timur dengan melibatkan semua Gubernur yang ada di Indonesia bagian timur dan tengah. Kegiatan ini juga melibatkan APINDO, Beacukai serta pengusaha-pengusaha nikel di Weda dan Morowali,” ungkap Dotulong.
Dengan begitu, mereka secara maksimal
akan berupaya untuk mendorong agar Pelabuhan Bitung menjadi hub internasional karena bisa melayani arus perdagangan di kawasan Asia Pasifik.
“Tadi juga kita mengangkat bagaimana kita dapat mengentaskan kemiskinan ekstrim di seluruh kabupaten kota, agar target dari Bapak Gubernur tahun 2024 ini, Sulut harus 0 persen miskin ekstrim dapat terealisasi,” ujar Dotulong.
Demikian juga permasalahan inflasi disampaikan, dimana dengan gerak cepat Gubernur Olly Dondokambey SE dan Wakil Gubernur Drs Steven OE Kandouw langsung mengambil tindakan untuk mengatasi inflasi daging Babi.
“Sebentar lagi akan masuk baik itu daging babi beku, Indukan dan starter, jadi secara komperhensif sudah disusun strategi bagaimana kita memenuhi ketersediaan pasokan, tapi juga bagaimana kita meminimalisasi penyakit flu babi,” terang Dotulong.
Dalam rapat ini juga disampaikan manfaat ekonomi keuangan syariah dengan mengembangkan wisata Halal serta potensi produk Halal yang ada di Sulawesi Utara.
“Jadi kita harus temukan sumber ekonomi baru dengan mengembangkan Ekonomi keuangan Syariah,” ungkapnya.
Rapat evaluasi ini diakhiri dengan pengambilan gambar bersama bagi seluruh peserta yang hadir.
