MANADO, Kawanuapost.com – Dokumen KUA-PPAS APBD tahun anggaran 2016, akhirnya dibahas DPRD Sulut secara marathon setelah dokumen tersebut diserahkan pihak Pemprov Sulut. Dokumen tersebut setelah dibahas pihak Banggar, dibahas pula oleh setiap komisi diDPRD Sulut. Untuk itulah, maka pada Kamis (15/10), dokumen KUA-PPAS APBD tahun 2016, dibahas melalui Rapat Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Ketua DPRD Sulut sementara Stefanus Vreeke Runtu didampingi Wakil Ketua Marthen Manuel Manopo dan Wenny Lumentut memimpin langsung rapat pembahasan dokumen tersebut. Ikut hadir anggota Banggar DPRD Sulut diantaranya, Jems Tuuk, Meiva Lintang, KD Palinggi, Amir Liputo, Ivone Bentelu, Razky Mokodompit, James Karinda, Ayub Ali, Felly Runtuwene, Judy Moniaga, Billy Lombok, Rocky Wowor, Frangky Wongkar, Edwin Lontoh, Andrei Angouw, Diana Dondokambey, dan Edison Masengi serta Sekretaris DPRD Sulut Bartolomeus Mononutu.
Sekretaris Daerah SR Mokodongan bersama Kepala Bappeda Roy Roring, Kadispenda Roy Tumiwa, Kepala Inspektorat, Kaban Pengelola Keuangan dan Aset Barang Milik Daerah, Kepala Biro Hukum, para staf lainnya, turut hadir dalam pembahasan dokumen KUA-PPAS APBD TA 2016.
Anggota Banggar Rocky Wowor menyorot diperlukannya perhatian pemerintah daerah terhadap pembangunan sarana dan prasarana sekolah di sejumlah daerah di Sulut, ketimbang harus membangun auditorium Unsrat, termasuk juga perhatian pemerintah terhadap rencana pemekaran Provinsi BMR.
Anggota Banggar Billy Lombok menyorot perhatian pemerintah bagi pengembangan generasi muda Sulut dan penggunaan Dana Bansos yang tepat sasaran.
Amir Liputo mengangkat permasalahan pembebasan lahan pada pembangunan infrastruktur jalan Ring Road II dan perluasan bandara Miangas yang terdapat di wilayah perbatasan tepatnya di Kabupaten Kepulauan Talaud.
Sekdaprov SR Mokodongan menjelaskan sejumlah program pembangunan yang tertata dan diusulkan pihak eksekutif kepada para anggota Banggar DPRD Sulut. Pembahasan terkait usulan anggaran dan program tersebut, kemudian dibahas secara marathon dalam setiap komisi yang terkait dengan program Pemprov Sulut. (advertorial).