DPRD Sulut Gelar Paripurna Penandatanganan KUA-PPAS APBD 2016

Pimpinan DPRD Sulut menyerahkan dokumen hasil pembahasan yang sudah ditandatangani kedua pihak dalam Rapat Paripurna terkait KUA-PPAS APBD TA 2016
Pimpinan DPRD Sulut menyerahkan dokumen hasil pembahasan yang sudah ditandatangani kedua pihak dalam Rapat Paripurna terkait KUA-PPAS APBD TA 2016, Selasa (17/11)

 

MANADO, Kawanuapost.com –Akhirnya DPRD Sulut menggelar Rapat Paripurna dalam rangka penandatanganan nota kesepakatan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Platform Anggaran Sementara (PPAS) APBD Provinsi Sulut TA 2016, Selasa (17/11), setelah pihak Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulut melakukan rapat-rapat dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Sulut.

Ketua sementara DPRD Sulut Stefanus Vreeke Runtu dan Penjabat Gubernur Sulut Soni Sumarsono saat menandatangani dokumen hasil pembahasan KUA-PPAS APBD TA 2016
Ketua sementara DPRD Sulut Stefanus Vreeke Runtu dan Penjabat Gubernur Sulut Soni Sumarsono saat menandatangani dokumen hasil pembahasan KUA-PPAS APBD TA 2016

 

Ketua sementara DPRD Sulut Stefanus Vreeke Runtu didampingi Wakil Ketua Imanuel Marthen Manopo dan Wenny Lumentut dan dihadiri segenap anggota DPRD Sulut, memimpin jalannya Rapat Paripurna tersebut.

Hadir pula Penjabat Gubernur Sulut Soni Sumarsono, Sekprov SR Mokodongan, para pejabat teras di lingkp Pemprov Sulut, Forkopimda, perwakilan lembaga dan undangan.

Wakil Ketua DPRD Sulut Wenny Lumentut dan Marthen Imanuel Manopo ikut menandatangani dokumen hasil pembahasan KUA-PPAS
Wakil Ketua DPRD Sulut Wenny Lumentut dan Marthen Imanuel Manopo ikut menandatangani dokumen hasil pembahasan KUA-PPAS

 

Dalam penjelasan terkait hasil pembahasan KUA-PPAS APBD 2016, pimpinan DPRD menegaskan beberapa poin yang perl mendapat perhatian Pemprov Sulut.

“Pemerintah daerah harus lebih memfokuskan perhatian pada kegiatan kegiatan sosial kemanusiaan serta perbaikan peningkatan infrastruktur berkaitan dengan pelayanan publik yang menyentuh lebih dapat dirasakan oleh masyarakat serta kesepakatan lain sebagaimana hasil rapat KUA PPAS prov Sulut TA 2016 yang selengkapnya dituangkan dalam notulen rapat pembahasan yang dimaksud,” ujar Vreeke Runtu.

Para Anggota DPRD SUlut yang ikut hadir pada Rapat Paripurna DPRD Sulut terkait penandatanganan nota kesepakatan bersama KUA-PPAS APBD TA 2016
Para Anggota DPRD SUlut yang ikut hadir pada Rapat Paripurna DPRD Sulut terkait penandatanganan nota kesepakatan bersama KUA-PPAS APBD TA 2016

 

Ia mengatakan, dalam anggaran APBD Induk 2016 pemerintah dan DPRD Prov Sulut menyepakati anggaran untuk program Gerakan Bersih-bersih Kuala untuk mendukung program pemerintah pusat dalam pengelolan dana desa diadakan berbagai pelatihan yang diadakan oleh badan pendidikan dan pelatihan provinsi.

Para Anggota DPRD Sulut terlihat kusyuk berdoa saat Rapat Paripurna DPRD Sulut
Para Anggota DPRD Sulut terlihat kusyuk berdoa saat Rapat Paripurna DPRD Sulut

 

Untuk Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Sulut, diharapkan bisa mengelola sumber pendapatan daerah maka untuk menarik minat masyarakat agar rajin membayar pajak harus ditunjang dengan sarana dan prasaran. “Perbaikan gedung kantor dan pembuatan icon dan fasilitas kantor UPTD samsat di kabupaten/kota se- Sulut,” tandasnya.

Penjabat Gubernur Sulut Soni Sumarsono menyampaikan tanggapan terkait sejumlah poin yang disampaikan DPRD dalam dokumen KU-PPAS APBD TA 2016
Penjabat Gubernur Sulut Soni Sumarsono menyampaikan tanggapan terkait sejumlah poin yang disampaikan DPRD dalam dokumen KU-PPAS APBD TA 2016

 

Dalam kesempatan tersebut, pimpinan dan anggota DPRD mengucapkan selamat atas penganugerahan gelar adat tertinggi minahasa yang diberikan antara lain kepada Penjabat Gubernur Sulut Sonny Sumarsono sebagai Tonaas Wangko Umbanua. (Advetorial)

 

 

Tinggalkan Balasan