BITUNG, Kawanuapost.com- Dalam upaya memperbaiki dan meningkatkan lemahnya Implementasi sistim kinerga SKPD terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan (LAKIP), maka Walikota Bitung Hanny Sondakh menggelar rapat evalusi bersama seluruh SKPD bertempat Ruang Sidang Pemkot Bitung. Jumat (12/12/14).
Dalam Rapat Sondakh menerapkan teknis (Sistim Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan) yang akuntabel. Tiap SKPD wajib menjalankan perencanaan strategis kinerga, Pengukuran Kinerga, Laporan kinerga dan pemanfaatan informasi kinerga” tegas Sondakh.
Menurut Sondakh, pokok persolan yang harus dibenahi yakni Pertanggungjawaban Kinerja SKPD Pemerintah Kota Bitung yang telah direncanakan yakni Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kerja (PK) yang belum Akuntabel. Disamping itu, Penyusunan Indikator Kinerja SKPD Pemerintah Kota Bitung belum tepat sesuai dengan sasaran yang ada pada Renstra.
SKPD dinilai belum memiliki Indikator Kinerja Utama sebagai alat ukur kinerja, sehingga belum optimal dan sulit untuk dijadikan bahan peningkatan kinerja maupun perubahan organisasi. “tutur Sondakh.
Adapun analis yang perlu diperhatikan yakni pemantapan implementasi Sistem AKIP di dalam perencanaan, pengukuran serta pelaporan kinerja SKPD untuk mencapai hasil yang telah ditetapkan dan untuk peningkatan Kinerja maupun perubahan Organisasi.
Pada kesempatan itu pula, Sondakh menyarankan kepada Sekretaris Daerah Kota Bitung yakni Edison Humiang untuk segera membentuk tim Pemantapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kota Bitung.
Sementara itu, Humiang menmbahkan bahwa untuk mewujudkan Kinerja SKPD yang Akuntabel perlu juga menetapkan Indikator Kinerja Utama SKPD yang sesuai dengan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra SKPD.
“Perlu adanya fasiltasi, Monitoring dan Evaluasi dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di setiap SKPD“ harap Humiang. (*/rsmb)
