MJP saat memberikan pertanyaan di RDP

“Berapa banyak yang didapati kasus positif Covid di airport. Selain itu, berapa alat yang digunakan mendukung program pemerintah,” kata MJP sapaan akrab Melky.

Menurut legislator dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini, membutuhkan
pertimbangan yang logis dan transparansi data dari perspektif kesehatan.

“Prinsipnya kami ingin memastikan kebijakan dikaji serta membawa dampak signifikan. Asal sejauh kita bisa mempertanggungjawabkan kebijakan serta membawa dampak baik, itu kebijakan yang harus didukung,” ungkapnya dengan tegas.

Kepala Dinkes Sulut, Debie Kalalo angkat bicara mengenai hal ini. Menurutnya,  kebijakan yan diambil merupakan perintah Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut.

“Pengambilan itu tidak hanya di bandara tetapi juga di pelabuhan tempat masuk ke Sulut. Agar setiap orang yang masuk ke Sulut bisa ter-screaning,” imbuhnya.

Sejak Juli sampai Desember 2021  jumlah penumpang 192.516 orang dan yang terkonfirmasi  positif Covid-19 sebanyak 322 orang. “Jika tidak terscreaning berapa banyak yang akan ditularkan,” ujarnya.

Selain itu, di Pelabuhan Manado. Data yang diterima dari Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) sejak Juli sampai Desember 2021 sebanyak 13.452 penumpang yang terkonfirmasi positif  sebanyak 66 orang.

“Dari data ini kami melihat kebijakan ini sangat bermakna. Nah kalau ratusan orang ini tidak ter-screaning, berapa banyak orang yang terserang di Sulut,” imbuhnya.(*)

Pdt Meisytra Telda Wungkar MTh (Ny Kowel).

Salah satu nama tengah mencuat untuk posisi Sekretaris Umum (Sekum) Sinode GMIM, ada nama Pdt Meisytra Telda Wungkar MTh (Ny Kowel). Hal itu terlihat pada arus bawah di beberapa wilayah di tanah Minahasa, yang berkeinginan kuat untuk mengusungnya.

Kuwel sendiri mengakui bahwa namanya akan masuk dalam nominasi pencalonan Sekum Sinode GMIM. Ia sendiri hanya berharap agar pelaksanaan pemilihan BPMS yang tahapannya akan dimulai febuari mendatang, hingga pemilihan, berjalan lancar. “Doakan dan topang
Nominasi BPMS, singkatnya lewat pesan whatsapp, (19/01/2022).

Sekilas dalam keluarga, pelayan Tuhan yang bersuamikan Ventje Dantje Kowel dan dikaruniakan 2 orang anak ini. Pertama, Frisky FG Kowel SE, Istri Esterlita Kaawoan SE (Kel Kowel Kaawoan), Anak/ Cucu Gavriel D Kowel. Kedua, Claudia A Kowel SE, Suami Richard R Rewah SE, Anak/ Cucu Russell R Rewah.

Pengalaman bekerjanya, pertama diteguhkan jadi Pendeta GMIM pada 12 Mei 1994 di GMIM Imanuel Rumoong Atas, Tareran. Kedua, ditetapkan menjadi Pekerja Tetap GMIM pada tanggal 14 Desember 1996, SK No C 145. Ketiga, tempat bekerja sekarang GMIM Bethesda Taas, Tikala, Manado, Wilayah Manado Timur IV.

Sementara, Jemaat-jemaat yang pernah menjadi tempat pelayanan antara lain Imanuel Rumoong, Tareran 1993. Pdt Jemaat. Imanuel Wiau Lapi, Tareran,1995-2001. Ketua BPMJ Bait El Tondano 2001-2003, Ketua BPMJ TUG GPI New York USA.2004-2007, Tenaga Utusan Gereja, Zaitun Taraitak Langowan 2008-2010.

Selanjutnya, Koinonia Ranomea Amurang 2010-2013,Ketua BPMJ Yordan Ranotana Weru 2013-2015, Ketua BPMJ
8 Bethesda Taas 2020- sekarang.

Ia juga pernah memiliki jabatan lain. Dosen UKIT sejak 1999. Bidang Biblika, Praktika, Ministri dan Pastoral. Pendeta Dikantor Sinode Bidang Misio 2007.

Ada juga pengalaman lainnya. 1999 utusan GMIM pada acara PGI “Konsultasi Pendidikan Kristen di Indonesia”. 2001 Wakil Ketua BKSAU Tondano Timur. Selain itu, 2001 Delegasi GMIM di Jerman pada acara Kirchentag 2001 Pencatat Perkawinan di Minahasa, 2002- 2004 Ketua Seksi Kerohanian IWAPi SULUT Di Tondano, 2002-2004 Kerohanian pada Panti Werda Ina I Tondano.

Pada tahu  2002 Delegasi GMIM pada acara Pertemuan Quardrennial Women Internasional di USA, 2004 Delegasi dosen UKIT mah S3 pada Seminar Multicultural di USA, 2006-2007 Sekretaris, Ikatan Pastor New York dan Sekitarnya, 2005 Pencatat Perkawinan di New York USA.

2007- sekarang Pembimbing Rohani Holy Land. Mesir, Israel, Palestina dan Yordania, Perjalanan Paulus 1-3. 2017, Pendoa pada APINDO SULUT. 2018- sekarang Ketua Asosiasi Pastor Manado – New York. 2021 – sekarang Sekretaris Asosiasi Pdt Sulut.

Lainnya, Ketua Yayasan Four Sisters Global. Pendoa dan penasehat pada komunitas Ora Et Labora. Untuk pemenangan PDI Perjuangan. Bersama suami mengembangkan pertanian Vanila, cengkih, kelapa, pala, advokad. (*)

Saat hearing berlangsung

Rapat dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Sulut, Braien Waworuntu didampingi Jems Tuuk dan Melky Jakhin Pangemanan (MJP).

Sekretaris Komisi IV DPRD Sulut, James Tuuk menanyakan,  PAD lebih besar dari biaya operasional, rumah sakit tersebut mampu hidupi sendiri ataupun sebaliknya.

“Yang belum mampu menutupi biaya operasional apa yang terjadi? Apakah kegiatan sosialnya terlalu tinggi atau tagihan BPJS yang belum masuk sehingga minusnya harus disubsidi dengan rumah sakit yang lain,” ungkapnya

Menanggapi hal itu Kadis Kesehatan Sulut, Debby Kalalo angkat bicacara. Menurutnya, tahun ini ada pembangunan yang dilakukan, selain biaya operasional.
Sehingga untuk PAD dan penetapan target, dilihat dari situasi dan kondisi yang ada.

“Saat ini RSJ dalam penyelesaian pembangunan, sehingga PAD yang dihasilkan tidak seperti rumah sakit lainnya yang ada di Sulut, sebab disesuaikan dengan kondisi yang ada. Bahkan untuk penetapan PAD dilakukan bersama Bappeda dengan trend seperti tahun sebelumnya,” urai Kalalo.(*)

Tak main-main, sanksi tegas bakal menanti jika ada perangkat desa maupun BPD yang menolak untuk mengikuti program vaksinasi.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Mitra ini menegaskan, sebagai pemberi contoh bagi warga serta menjadi tolak ukur ialah kesiapan perangkat desa itu sendiri untuk siap disuntik vaksin.

“Jika ada perangkat yang tidak ingin divaksin tanpa alasan tertentu, kami mengimbau setiap Hukum Tua (Kepala Desa) untuk mengganti perangkat ataupun BPD tersebut,” tegas Mokosolang.

Dijelaskannya, kendala dalam program vaksinasi hanya jika pada hasil pemeriksaan kesehatan memiliki penyakit dalam, atau tak layak vaksin. Tentunya dengan melampirkan surat keterangan dari petugas kesehatan setempat.

Tak hanya diganti lanjut Mokosolang, pemberian insentif perangkat juga bakal tak direalisasikan, dan pemdes tersebut dianggap tidak bekerja maksimal dalam upaya memutus mata rantai Covid.

“Pemerintahkan pemberi contoh dan acuan bagi warga. Vaksin itu penting. Bukan hanya keperluan saat pelayanan pengurusan dokumen di kantor, namun juga untuk kesehatan,” terangnya.

Disisi lain pihaknya berharap serta mengimbau setiap Hukum Tua, agar terus mengenjot program vaksinasi sesuai target tiap-tiap desa
dalam rangka menetapkan jumlah sasaran dan raport capaian presentasi masing-masing.

“Kerja sama perangkat desa untuk memberi edukasi bagi warga sangat penting. Yang terpenting itu perangkat desa dan BPD harus divaksin agar boleh menciptakan rangsangan bagi warga,” tandasnya.

(Dirga)

BITUNG, Kawanuapost.com – Dinilai berhasil pertahankan prestasi dan kinerja terbaik di bidang Laporan Keuangan Polri selama 8 (delapan) tahun berturut-turut, Satuan tugas Polres Bitung Terima Penghargaan Kapolri.

Penghargaan ini diserahkan si sela-sela kegiatan Rekonsiliasi Sistem Instansi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) dan SAIBA (Sistem Akuntansi Internal Berbasis Akrual) dalam rangka penyusunan laporan keuangan Semester II Polda Sulut dan jajaran tahun anggaran 2021, Selasa (18/1/2022) di aula Catur Prasetya Mapolda Sulut.

Penghargaan Kapolri ini diserahkan Kapolda Sulut Irjen Pol. Drs. Mulyatno kepada Brigpol Joko Wardoyo, sebagai operator SAIBA terbaik jajaran Polda Sulut atas prestasi dan kinerja di bidang keuangan dalam mendukung pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada laporan keuangan Polri selama 8 tahun berturut turut dari T.A. 2013 s/d 2020.

Kapolres Bitung AKBP Alam Kusuma S. Irawan, mengatakan Polres Bitung selalu berkomitmen untuk mengelola dan mempertanggungjawabkan uang negara dengan sebaik-baiknya sesuai aturan yang berlaku.

“Capaian ini harus dipertahankan dan terus ditingkatkan, guna mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan Negara yang bersih dan bertanggung jawab, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,”ungkap pamen Polri ini. (Yaps).

MANADO, Kawanuapost.com – Wakil Gubernur Sulawesi Utara Steven Kandouw menyerahkan Surat Keputusan (SK) kepada 34 Staf Khusus Gubernur Sulut Tahun 2022 di Ruang C.J. Rantung Kantor Gubernur, Selasa (18/1/2022).

Dalam arahannya, Wagub Steven Kandouw meminta agar semua Staf Khusus Gubernur yang telah menerima SK dapat bekerja sesuai tupoksi pada bidangnya masing-masing dalam menghasilkan kerja nyata untuk kesejahteraan masyarakat di Sulawesi Utara.

“Struktur baku pada Pemerintah Provinsi Sulut sudah ada. Namun, oleh Pak Gubernur Olly Dondokambey juga memerlukan keberadaan Staf Khusus, yang diharapkan mampu mengendorse dan meng-empowerment program-program Pemprov Sulut,” ujar Wagub.

Dalam memenuhi harapan tersebut, Wagub menyebut bahwa kemampuan khususnya pengalaman dari setiap Staf Khusus menjadi poin penting dalam menjaga dan mengamankan kebijakan ODSK.

Selain itu, ia meminta keberanian, serta sikap yang aktif dan efektif dari para Staf Khusus dalam menunjukkan kelasnya Staf Khusus Gubernur Sulut.

“12 Februari 2022 nanti kepemimpinan ODSK genap berusia 6 tahun. Untuk itu Saya minta agar kinerja semua Staf Khusus bisa lebih cepat dari tahun-tahun sebelumnya,” tuturnya.

“Staf Khusus harus bisa mengeloborasi bagaimana mind-set dan cara kerja dari Pak Gubernur, sehingga dapat memberikan sumbangsih pemikiran yang lebih efektif,” pungkasnya.

Dibacakan Karo Hukum Flora Krisen, ada dua SK yang diserahkan dalam kegiatan tersebut. Pertama, SK Gubernur Sulut Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Penunjukkan Staf Khusus tertanggal 3 Januari 2022, dan kedua SK Gubernur Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Penunjukkan Staf Khusus Bidang Pembinaan Kerohanian Kristen dan Islam tanggal 4 Januari 2022.

“Staf Khusus bertugas untuk membantu dan menunjang pelaksanaan tugas Gubernur sesuai bidang penugasan, dan melakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali, serta bertanggungjawab menyampaikan laporan kepada Gubernur,” imbuhnya.

Penerima SK antara lain Victor Rarung, Staf Khusus Bidang Komunikasi Publik

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Sekdaprov Sulut Asiano Gamy Kawatu dan Asisten I Setdaprov Bidang Pemerintah dan Kesra Denny Mangala, Kaban BKD Clay Dondokambey, serta sejumlah pejabat terkait lainnya di lingkup Pemprov Sulut. (HM)

Salah satu hal yang dibahas ialah pembinaan disiplin yang diterapkan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Anggota Komisi I, Henry Walukow mengemukakakan, reward and punismemt apa yang diberikan kepada ASN di lingkungan Pemprov Sulut dalam melaksanakan tugas mereka.

“Apakah ada ASN yang menerima sanksi selama tahun 2021. Dan upaya apa yang dilakukan BKD terhadap mereka yang melakukan pelanggaran tersebut,” ujarnya.

Kepala BKD Sulut Clay Dondokambey angkat bicara mengenai hal ini. Menurutnya, benar pihaknya melakukan  reward dan punishment terhadap ASN.

Setiap tahun BKD melaksanakan seleksi ASN teladan dan kemudian memberikan kesempatan kepada mereka mendapatkan beasiswa untuk tugas belajar, dan ada juga ASN yang dipromosi untuk kenaikan pangkat.

“Untuk ASN yang melalukan pelanggaran dikenakan sanksi mulai dari sanksi ringan sampai pemecatan,” tegasnya.

Dia menambahkan, pada 2021 ada 24 ASN yang dikenakan sanksi mukai dari ringan sampai berat, akibat malas datang kantor. Namun demikian, pembinaan displin terus dilakukan untuk ASN yang ada di Pemrov Sulut agar mereka dapat bekerja dengan maksimal. (*)

“Sesuai arahan bapak Presiden tepat 12 Januari 2022 dicanangkan vaksinasi booster. Seperti arahan (Presiden), dan tentunya pemerintah kabupaten Minahasa Tenggara juga langsung merespons dengan Kadiskes. Semua yang memenuhi syarat akan divaksin,” kata Lalandos Ketika Membuka Secara resmi Vaksinasi Booster di Rumah Sakit Umum Daerah Mitra Sehat.

Lalandos menjelaskan, Minahasa Tenggara sendiri menjadi salah satu daerah yang bisa langsung menggelar vaksinasi booster.

Selain mayoritas warga di Minahasa Tenggara sudah melakukan vaksinasi Covid-19 dosis lengkap dengan jangka waktu 6 bulan, capaian vaksinasi di Kabupaten Mitra juga memenuhi ketentuan yakni 84 persen suntikan pertama dan 42 persen dosis kedua.

Lalandos juga mengatakan, akan terus melobi pemerintah supaya memenuhi kebutuhan vaksinasi booster untuk warga Minahasa Tenggara.

Lalandos juga meminta warga tidak takut untuk menerima vaksinasi suntikan ketiga ini.

“Tidak usah takut. Kita semua bersyukur dan terima kasih kepada Bapak Presiden (Jokowi) yang luar biasa atas kebijakannya karena memberikan vaksinasi gratis,” tuturnya.

Ia pun berharap, program vaksinasi booster bisa menjadi angin segar untuk Minahasa Tenggara demi mencegah dan meminimalkan penyebaran Covid-19.

Terutama di tengah merebaknya varian Omicron sehingga wisatawan dapat berkunjung ke kabupaten Minahasa Tenggara dengan aman dan nyaman.

“Vaksinasi booster dan kita lakukan percepatan dalam 1-2 bulan sehingga pencapaian dapat kita tingkatkan sehinggaitra benar-benar nyaman aman dikunjungi oleh para wisatawan domestik dan kita tentunya akan terhindar dan risiko kecil dari penularan Covid-19 khususnya varian baru yaitu omicron,” pungkasnya.

Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Minahasa Tenggara Helny Ratuliu mengatakan, syarat warga yang dapat menerima booster sudah berusia di atas 18 tahun dan sudah divaksinasi dosis kedua dengan jarak 6 bulan ke atas.

“Kemudian syaratnya yang lain-lain secara nasional kan capaian vaksinasi satu umumnya 70 persen lansia 60 persen. Minahasa Tenggara sudah melewati. Dan pemberian dosis vaksin setengah dosis dari vaksin rutin,” kata Ratuliu.

Tempat penyuntikan vaksin booster akan berlangsung di berbagai fasilitas kesehatan seperti Puskesmas, Rumah Sakit dan faskes yang ada.

“Sama (seperti vaksinasi dosis pertama dan kedua), tempatnya di puskesmas, RS, dan semua fasilitas kesehatan yang ada,” tuturnya.

Namun menurutnya, jika ada warga yang sudah bersedia menerima vaksin booster dalam waktu dekat ini, dapat segera mendaftarkan diri agar segera bisa menerima vaksin booster.

“Sesuai petunjuk, kalau ada warga yang sudah mau divaksin booster segera, bisa daftar di Puskesmas dan akan dilayani,” pungkasnya.

Adapun dikatakannya, untuk vaksin booster yang akan diberikan adalah jenis astrazeneca dan moderna.

“Vaksin booster akan diberikan bagi warga usia di atas 18 tahun yang sudah menerima vaksin kedua dengan rentang waktu sekitar enam bulan,” jelasnya.

Lanjut dikatakannya, vaksin booster ada yang homolog dan heterolog, di mana Homolog berarti vaksin pertama dan kedua atau vaksin primer sejenis dengan vaksin ketiga atau booster.

Sedangkan heterolog vaksin boosternya berbeda dengan vaksin primer atau utama yang diterima sebelumnya.

“Untuk sasaran utama adalah lanjut usia dan kelompok rentan. Namun kami tidak menutup kemungkinan untuk warga di luar sasaran tersebut yang ingin divaksin booster,” ujarnya.

Sementara sesuai kajian, untuk vaksin booster hanya akan diberi setengah dosis dari pemberian vaksin primer, sebab perbedaan apatiter antibodi yang terbentuk antara pemberian satu dosis dan setengah dosis booster tidak begitu signifikan.

Adapun dijelaskannya, pemberian vaksin booster belum berlaku di semua daerah, sebab hanya daerah yang vaksinasi di atas 70 persen yang bisa menerima vaksin booster.

“Di Sulawesi Utara ada 10 kabupaten/kota yang sudah bisa memberikan vaksin booster, Mitra ada di urutan kedua karena capaian vaksinasi sudah 84persen,” tutupnya.
(Dirga)