RIYADH – KawanuaPost.com – Seorang perempuan Arab Saudi berhasil merebut kursi dewan perwakilan rakyat kota dalam pemilihan umum pertama di negara tersebut, yang memberikan kesempatan kepada wanita untuk mendapatkan hak pilih dan mencalonkan diri.
“Salma binti Hizab Al Oteibi terpilih menjadi anggota dewan perwakilan rakyat daerah Madrakah di Makkah,” ujar Ketua Komisi Pemilihan Osama Al Bar seraya menjelaskan bahwa Salma berhasil memenangkan persaingan dengan tujuh pria dan dua wanita.
Keberhasilan Salma menjadi catatan tersendiri lantaran Saudi memiliki sistem pemerintahan kerajaan mutlak dengan pembatasan aturan terketat di dunia terhadap perempuan, termasuk larangan mengemudi. Saudi adalah negara terakhir hanya mengizinkan kaum pria memberikan hak suara dan tempat pemungutan suara dipisahkan untuk perempuan dan pria pemilih selama pemilihan umum pada Sabtu.
Di antara 6.440 calon, 900 lebih dari kalangan perempuan, yang mengalami hambatan besar untuk berpartisipasi dalam pemilu. Di mana kandidat perempuan tidak bisa bertemu langsung dengan pria pemilih selama kampanye. Sejumlah perempuan pemilih menganggap pendaftaran terhambat beberapa unsur, termasuk birokrasi dan sarana pengangkutan.
Alhasil, perempuan yang terhitung kurang dari 10 persen terdaftar sebagai pemilih dan hanya beberapa kandidat perempuan berharap terpilih. Menurut data komisi pemilihan umum, hampir 1,5 juta orang berusia 18 tahun lebih terdaftar memiliki hak suara. Angka itu sudah termasuk 119.000 perempuan dari total penduduk Saudi yang hampir mencapai 21 jiwa.
Beberapa perempuan calon menggunakan media sosial untuk membantu menyampaikan program, namun yang lain, termasuk perempuan pegiat hak asasi, mengatakan didiskualifikasi dalam melakukan kampanye.
Saudi sebagai negara kaya minyak menawarkan infrastruktur modern di jalan raya, gedung pencakar langit, dan lebih banyak lagi mal perbelanjaan. Namun, kaum perempuan masih menghadapi beberapa pembatasan. Mereka mengajukan izin kepada pria anggota keluarganya untuk bepergian, bekerja, atau menikah.
Pemerintahan di bawah Raja Salman dari keluarga Al Saud tidak pernah menyelenggarakan pemilihan legislatif dan mendapatkan pengawasan ketat dari Barat atas catatan hak asasi manusianya. Perubahan secara berangsung-angsur terjadi, hak-hak perempuan mulai di bawah pendahulu Salman Abdullah diumumkan empat tahun lalu bahwa perempuan bisa mengikuti pemilihan umum pada tahun ini.
EDITOR : HERMAN M.
