Menlu Retno Temui Wapres Komisi Eropa

Menlu Retno Marsudi temui Wapres Komisi Eropa. (Foto: Kemlu)
Menlu Retno Marsudi temui Wapres Komisi Eropa. (Foto: Kemlu)

SCHENGEN – KawanuaPost.com – Menteri Luar Negeri (Menlu) RI, Retno Marsudi, telah bertemu dengan Frans Timmermans, Wakil Presiden Komisi Eropa dan Komisioner Eropa urusan Regulasi, Hubungan Antar-Lembaga, Peraturan Hukum serta Piagam Hak-Hak Dasar.

Seperti rilis dari Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI yang didapat MediaManado.com, Selasa (14/7/2015), pertemuan dimaksudkan antara lain untuk membahas isu pembebasan Visa Schengen bagi warga negara Indonesia (WNI) pemegang paspor biasa.

Menlu Retno menyampaikan perlunya negara-negara anggota Schengen untuk mengambil langkah-langkah pembebasan visa ini sebagai langkah timbal balik bagi kebijakan bebas visa kunjungan wisata kepada sebagian besar anggota Schengen baru-baru ini melalui Perpres 69/2015.

Menlu RI juga menekankan bahwa Indonesia merupakan negara Asia Tenggara pertama yang memiliki perjanjian kemitraan dan kerjasama, serta perjanjian kehutanan dengan Uni Eropa, sekaligus merupakan ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Tingkat penolakan aplikasi visa dari Indonesia juga sangat rendah, yakni 1,1 persen pada 2014 serta jumlah pelanggaran peraturan keimigrasian Uni Eropa oleh WNI sangat minim.

Hal-hal ini layak dijadikan pertimbangan bagi Uni Eropa untuk dapat memberikan bebas visa kunjungan wisata bagi WNI. Timmermans mencatat dengan baik permintaan Indonesia dan akan menjajaki lebih lanjut isu liberalisasi visa termaksud.

Pertemuan ini dimanfaatkan juga untuk membahas potensi kontribusi UE bagi pembangunan di Indonesia, terutama di sektor infrastruktur dan kemaritiman. Selain itu kedua pihak juga berdiskusi mengenai peningkatan kerjasama UE dengan negara-negara ASEAN, terutama terkait dengan isu-isu penanganan imigran illegal dan pengungsi serta transnational organized crime.

“Menlu Retno akan membahas lebih lanjut berbagai hal di atas dengan High Representative Uni Eropa untuk Urusan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan, Federica Mogherini di Kuala Lumpur pada awal Agustus 2015,” demikian pernyataan dari Kemlu.

EDITOR : HERMAN. M.

Tinggalkan Balasan