JAKARTA, Kawanuapost.com – Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, SE menugaskan Wakil Gubernur Dr J Victor Mailangkay, SH, MH untuk menghadiri Peluncuran SIPD Online melalui SIPD RI, bertempat di Bidakara Hotel Jakarta, Kamis (17/04/2025).
Kegiatan peluncuran sekaligus Wagub Victor menyaksikan Penandatangan Nota Kesepahaman Kemendagri dan Asbanda serta Penandatangan Perjanjian Kerja Sama antara Kemendagri dan BPD se Indonesia terkait penerapan SP2D Online dalam pengelolaan keuangan daerah.
Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir dalam sambutannya mengapresiasi impelementasi SP2D Online dengan harapan Pemerintah Daerah dan Bank Daerah akan maksimal dalam penatalayanan Kas Daerah.
Turut hadir juga Plt Ketua Asbanda, Busrul Iman, Dirjen Bina Keuangan Daerah, Agus Fatoni dan Ka Pusdatin Kemdagri, Erikson Manihuruk.
Hadir secara langsung juga dalam Penandatanganan Perjanjian Kerjasama tersebut, Direktur Utama PT Bank SulutGo, Revino Pepah yang disaksikan Para Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah diantaranya Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo yang turut didampingi Para Kepala BKAD/BPKAD dari 21 Pemerintah Provinsi Se-Indonesia yang BPD – nya sudah memenuhi ketentuan untuk interkoneksi dengan aplikasi SIPD RI dalam penerapan SP2D Online.
Kepala BKAD Sulut Clay Dondokambey yang mendampingi Wagub Victor menjelaskan bahwa SP2D Online dapat mempercepat proses pengelolaan keuangan daerah yang terkait dengan pencairan dana dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke rekening tujuan (rekening Perangkat Daerah atau rekening Pihak Ketiga) di bank dengan konsep Real Time, sehingga pelayanan dan kualitas kinerja pengelolaan keuangan daerah semakin meningkat.
“Tujuan penerapan SP2D Online tentunya sejalan dengan Visi dan Misi dari Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara yang diantaranya adalah untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang akuntabel, efektif, efisien.
Dan tentu saja dengan terintegrasinya layanan tersebut akan mempercepat digitalisasi transaksi pemerintahan daerah dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE),” tandasnya. (*)
