MANADO, Kawanuapost.com a�� Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (DPDTT) RI, memberi respon positif atas usulan Pemprov Sulut terkait perencanaan, pelaporan dan evaluasi pengelolaan Dana Desa (Dandes) berbasis IT guna menghindari penyalahgunaan dana yang bersumber dari pemerintah pusat ke ranah hukum oleh pemangku kepentingan di desa desa di seluruh Indonesia, khususnya desa desa di Provinsi Sulut.
Bilamana usulan ini direalisasi pihak Kementerian, maka Provinsi Sulut merupakan daerah pertama di Indonesia menggunakan aplikasi online Dandes berbasis IT dan menjadi Pilot Project Kementerian DPDTT.
Demikian disampaikan Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Provinsi Sulut Roy Mewoh, Jumat (31/3/2017) di Kantor Gubernur Sulut.
Menurut Mewoh, berdasarkan pengalaman baik perencanaan, pengawasan dan evaluasi terhadap Dana Desa selama ini, masih dinilai perlu sebuah terobosan transparansi pengelolaan secara efektif, dengan menghadirkan managemen Dandes berbasis IT.
a�?Atas instruksi Pak Wagub tersebut, kita telah berkoordinasi dengan Kementerian Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka menyampaikan rencana Pemprov Sulut ini,a�? tandas Mewoh yang mengaku baru saja tiba di Manado setelah melakukan koordinasi terkait hal itu di Kantor Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI di Jakarta.
Dia menambahkan, managemen pengelolaan Dandes berbasis IT sangat penting dan dengan mudah terkontrol penggunaannya,bahkan sewaktu-waktu jika Kementerian sendiri memerlukan data, maka mereka bisa langsung mengakses dan melihat langsung, sejauh mana perkembangan keuangan Dandes di Provinsi Sulut.
a�?Sehingga bisa transparan dan seluruh Dandes akan terkontrol.Dan pemanfaatan Dandes di Sulut bisa benar benar sesuai dengan program Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan (OD-SK),a�? ucap Kadis Mewoh.
Dengan begitu, tentunya program Nawacita dari Presiden Joko Widodo, membangun daerah dari pinggiran untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia, akan terus bergulir dan di Sulut sendiri diaktualisasikan dengan program pengentasan kemiskinan melalui program ODSK.
Sebelumnya, Wakil Gubernur Sulut Drs Steven Kandouw mengusulkan bahkan menginstruksikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah untuk menerapkan sistem dan mekanisme managemen Dandes berbasis IT, dan berkoordinasi dengan Kementerian terkait dan Kabupaten.
a�?Untuk dana desa memang sebaiknya harus diciptakan mekanisme pengawasan yang baik. Saya setuju kalau ada anggaran tahun ini untuk membuat sistem pengawasan komprehensif terhadap Dana Desa,a�? ujar Wagub Kandouw, Kamis (30/3/2017) kemarin di sela sela kegiatan Kementerian PUPR di Peninsula.
Wagub Kandouw menilai diperlukan mekanisme managemen Dandes berbasis IT, termasuk SDM yang profesional untuk menangani hal itu.
a�?Bahaya kalau tidak ada mekanisme pengawasan yang bagus. Karena bisa saja salah pengelolaan dana ini, maka dampaknya, bisa bermuara pada penegak hukum,a�? tandas mantan Ketua DPRD Sulut ini.
Untuk itu, Wagub Kandouw berharap, mulai dari perencanaan, pelaporan, dan evaluasi penggunaan Dana Desa, sebaiknya berbasis IT. (fa/hm)
