JAKARTA, Kawanuapost.com –A�Presiden RI Joko Widodo, Senin (30/4/2018) membuka kegiatan Musrenbangnas dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2019 yang iku dihadiri Wakil Gubernur Sulut Drs Steven OE Kandouw dan Sekprov Edwin Silangen SE MS yangA�digelar Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2019 di hotel Grand Sahid Jaya Jakarta.
Kegiatan yang juga dihadiri Wapres HM Jusuf Kalla ini A�sebagai bentuk koordinasi penyelarasan rencana pembangunan nasional dengan rencana pembangunan daerah dan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
Presiden RI Joko Widodo mengatakan agar setiap kepala daerah harus produktif sehingga menghasilkan hasil yang maksimal. Kepala daerah Jangan terjebak dalam rutinitas, diskusi bertele tele, prosedur yang ribet, birokrasi perijinan yang lama. Orientasi penbangunan harus jelas, semua harus tenggap dengan perkembangan yang ada. Daerah jangan hanya bergantung pada APBN dan APBD namun harus memanfaatkan sumber daya.
Wagub Kandouw selesai mengikuti kegiatan mengingatkan kepada para Bupati Walikota dan pererangkat daerah di Sulut untuk memperkuat perencanaan dan penganggaran pembangunan tahun 2019, ciptakan program tepat sasaran sesuai dengan prioritas nasional dan penerintah kabupaten kota tetap bersinergi dengan pemerintah provinsi agar pelaksanaan program bisa berjalan lancar.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dalam pidato pembuka Musrenbangnas RKP 2019 menjelaskan, bahwa melanjutkan tahun sebelumnya, kebijakan penyusunan RKP 2019 yang mengusung tema Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas. Penyusunan menitikberatkan pada perkuatan pelaksanaan prinsip Money Follows Program melalui pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS).
RKP 2019 memperhatikan tiga hal, pertama, perkuatan perencanaan dan penganggaran dengan menajamkan Prioritas Nasional dan Program Prioritas pada tahun 2019 serta memperkuat koordinasi antara Kementerian/Lembaga dan Pusat- Daerah. (*/fa)
