JAKARTA, Kawanuapost.com – Bertempat di Istana Negara Jakarta, Selasa (4/11), Presiden Jokowi memanggil seluruh Menteri Kabinet Kerja, Gubernur, Kapolda dan Kepala Bin Daerah seluruh Indonesia dalam rapat koordinasi nasional Kabinet Kerja periode 2014 – 2019 dengan tema ” Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Pusat dan Daerah”.
Dalam sambutannya Jokowi menyampaikan beberapa hal antara lain : Yang berkaitan dgn politik, Tamu dan investor menyampaikan kekhawatiran mengenai intensi politik dan disampaikan Jokowi bahwa saat ini masalah politik tidak ada masalah dan daerah tidak perlu mengkhawatirkan apa yg terjadi.
Kedua, keluhan berkaitan dengan perijinan, hal mana perlu terus dilakukan reformasi di birokrasi. Pertama dilihat mengenai postur APBD yang ada di Kabupaten, Kota dan Provinsi.
Anggaran aparatur dan belanja pembangunan dilihat posisi postur anggaran kita jangan 80 aparatur dan 20 pembangunan harus dirubah dan dilihat secara detil digeser ke anggaran pembangunan. Di tingkat provinsi yg one stop service banyak yang sudah siap dan ada yang belum dan ini wajib dan harus disampaikan kepada Kabupaten dan Kota untuk juga melaksanakannya.
Ketiga Investasi harus dilaksanakan tetapi juga harus selektif. Utk sumber daya alam hati2 untuk, memberikannya, ini harus direm kencang.
Kedepan kita akan membangun cash manajemen system sehingga setiap penggunaan anggaran akan terlihat dan saya minta dukungan dari gubernur sampai bupati dan walikota.
Ketiga berkaitan dengan ekonomi, subsidi BBM selama 5 tahun Rp714 triliun dan untuk kesehatan hanya Rp202 triliun, infrastruktur Rp577 triliun, inilah yang harus kita rubah. Dan 71 persen yg merasakan subsidi adalah menengah keatas berdasarkan hasil studi. Dan ini tantangan ekonomi kita, serta beberapa hal yang lain perlu ditingkatkan dan industri yang berorientasi ekspor perlu ditingkatkan, itu antara lain faktor-faktor internal. Oleh karena itu kita ingin mengalihkan dari konsumtif ke produktif dari subsidi BBM ke usaha-usaha produktif.
Infrastruktur, potensi pelabuhan yang bisa dibangun akan dicoba dan juga jalur rel kereta api ini juga mengantri agar dibantu terutama bidang perijinan dan pembebasan lahan agar dapat memperkuat jalur distribusi logistik di tanah air.
Transportasi massal akan juga di investasikan.listrik juga perlu diperhatikan karena beberapa daeah sudah mulai gelap. Pembebasan lahan juga ada problem, jalan tol berhenti karena masalah pembebasan lahan dan gubernur bupati dan walikota harus juga turun. Dan pemerintah harus tegas. Terakhir mengenai onestop servis di nasional harus punya dalam 3 – 6 bulan harus sudah selesai.
Demikian beberapa hal yang menjadi perhatian jokowi kaitan dengan berbagai permasalahan pembangunan dan diharapkan pusat dan daerah ada kesamaan visi dalam menyelesaikannya.
Acara pembukaan yang dihadiri juga oleh wakil presiden republik indonesia dan seluruh menteri kabinet kerja dimulai dari pukul 8.30 wib sampai dengan pukul 15.30 dimulai dengan materi sambutan dan arahan dari Presiden Republik Indonesia serta sesi foto bersama di depan gedung istana negara.
Acara berikutnya dipindahkan ke kementerian dalam negeri dengan pembicara: Kepala Bappenas dengan materi : Perencanaan Pembangunan Terpadu yang berpihak pada rakyat, Menteri Keuangan dengan materi Proritas Pembiayaan Pembangunan Nasional yang berpihak pada rakyat serta Kapolri dengan materi Upaya pemantapan stabilitas keamanan dalam negeri.
Acara ditutup dengan pengarahan dan penutupan oleh Wakil Presiden Rpublik Indonesia Bpk. M. Jusuf Kala. Dalam sambutan penutup Jusuf Kala mengingatkan bahwa Program dan kegiatan yang berimplikasi pada penggunaan uang negara digunakan seefektif dan efisien mungkin dan kegiatan – kegiatan yang dapat dilaksanakan secara terpadu antar lembaga dan instansi ditingkatkan untuk mencegah terjadinya pemborosan.
Dalam kesempatan tersebut Gubernur Sinyo Harry Sarundajang juga berkesempatan berbincang – bincang dengan Kapolri terkait peningkatan keamanan di kawasan perbatasan. (*/humas)
