MANADO, Kawanuapost.com – Komisi VIII DPR RI, Minggu (22/2)disambut Gubernur SH Sarundajang di Ruang VIP bandara Samratulangi. Gubernur sendiri didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesra, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Asisten Adminsitrasi Umum serta para pejabat eselon II lainnya.
Komisi VIII DPR RI yang membidangi agama, sosial, dan pemberdayaan perempuan, terdiri atas DR. Ir. H.D. Sodik Mudjahid, M.Sc sebagai wakil ketua komisi, Prof. Dr. H. Hamka Haq, MA, Drs. Samsu Niang, M.Pd, Hj. Endang Maria Astuti, S.Sg, SH,MH, Endang Srikarti Handayani, SH, M.Hum, H. Muhammad luthfi, SE, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, Khatibul Umam Wiranu, M,Hum, Achmad Mustaqim, SP,MM, Hj. Trimurni, SH dan Lalu Gede Syamsul Mujahidin SE. Direncanakan juga beberapa anggota komisi lainnya akan tiba malam hari yakni Dr. H. Saleh Partaonan Daulay, Mag, Mhum, MA, Hj. Desy Ratnasari, Msi, M.Psi, Arzeti Bilbina Setiawan, SE.
Gubernur menyampaikan kondisi Sulawesi Utara yang aman dan damai walaupun Provinsi Sulut adalah sentra konflik karena terletak di daerah yg pernah konflik seperti dibarat ada poso diutara ada gerakan mindanao selatan (filipina) namun tetap aman tentram dan damai. Filosofi sulut yaitu sitou timou tumoutou (manusia hidup untuk memanusiakan manusia) ada juga semboyan torang samua basodara, hal – hal ini yang banyak mengajak masyarakat untuk hidup rukun dan ramai.
Juga Provinsi Sulawesi Utara mengapresiasi peranan wanita dan memberi dampak yang sangat positif dan 35 % pejabat di pemprov adalah wanita dan di sulawesi utara tidak ada masalah tentang emansipasi bahkan di sulut sudah equalisasi (persamaan). Masalah bencana yang terjadi di Sulut kemarin adalah pada saat banjir bandang baik yang terjadi di manado, minahasa dan minahasa selatan masih membutuhkan bantuan terutama perumahan.
Dalam rangka pembangunan manusia, IPM sulut kedua setelah DKI Jakarta dan dibidang pendidikan rangking 1 untuk penanggulangan buta aksara. Kesehatan juga cukup baik walaupun terdapat siklus deman berdarah yang sedang terjadi dan menjadi tantangan. Pertumbuhan ekonomi 8 % dan sulut juga termasuk 8 provinsi kepulauan yang terdapat 3 kabupaten kepulauan yang kiranya dapat diperhatikan ketika perhitungan DAU untuk provinsi Sulut sebagai provinsi kepulauan.
Selanjutanya para anggota DPR RI komisi VII akan mengadakan pertemuan dengan dinas terkait dalam rangka mengambil data lebih terperinci kaitan dengan bidang – bidang di komisi VIII DPR RI. (*)
