MANADO , Kawanuapost.com– Unit Layanan Pengadaan (ULP) Biro Pembangunan Setda Provinsi Sulut, tidak akan main-main dengan kontraktor kumabal. Hal itu ditegaskan Kepala Biro Pembangunan Farly Kotambunan SE saat memimpin langsung Rapim Pra EPPA yang diikuti para Sekretaris Dinas, Badan, Kabag yang membidangi Keuangan di Biro-Biro, KTU, Kasubag Perencanaan Keuangan dan Operator Tim EPPA SKPD, di ruang Mapaluse Kantor Gubernur.
‘’Bagi kontraktor (pihak ketiga) yang tidak mau hadir undangan ULP selaku penanggungjawab Pokja, maka ULP akan segera menegur kontraktor yang bersangkutan lewat ketua pokja,’’ jelas Kotambunan.
Sebab jangan lagi pengalaman masa lalu terulang kembali, karena tahun ini tidak ada alasan klasik bagi kontraktor, karena paket lelang yang sudah ditandatangi itu dikemudian hari terjadi masalah.
Menurut Kotambunan, sesuai arahan Pak Wakil Gubernur dengan ditandatanginya paket lelang tersebut artinya kontraktor sudah membaca terlebih dahulu, ujarnya.
Selain itu Kotambunan mengingatkan, agar SKPD supaya memperhatikan penyerapan anggaran yang berasal dari paket lelang konstruksi, karena kebanyakan penyerapan anggaran itu terkendala atau tersendat pada paket lelang tersebut.
Namun demikian Kotambunan menginformasikan, bahwa penandatangan paket lelang konstruksi tahap pertama pada akhir Februari 2015 lalu, Sulut mendapat apresiasi positif dari Deputy Monitoring dan Pengembangan Sistem Informasi LKPP RI DR Robin Asad Suryo yang hadir langsung menyaksikan kegiatan tersebut. ‘’Dengan ditandatanganinya paket lelang tersebut maka akan mempercepat penyerapan anggaran sesuai mekanisme Inpres No.1 tahun 2015 Tentang percepatan Barang dan Jasa (Barjas),’’ kata Kotambunan mengutip Robin.
Kotambunan menyebutkan, untuk penandatangan paket lelang tahap kedua selambat-lambatnya akan dilaksanakan pada akhir maret 2015 sembari menambahkan, bahwa rapim EPPA per-Pebruari 2015 akan dilaksanakan pada Rabu (11/3). (her)
