MANADO, MediaManado.com – Tim Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur yang dibentuk oleh DPRD Sulut, Kamis (2/4) mulai membahas dokumen LKPJ bersama eksekutif di ruang sidang DPRD Sulut. Frangky Wongkar anggota DPRD Sulut dari Komisi I didaulat memimpin rapat pembahasan LKPJ.
Para eksekutif yang hadir dipimpin langsung Skprov Sulut SR Mokodongan dan diberikan kesempatan memaparkan sejumlah program yang terealisasi maupun yang belum dengan berbagai alasan yang ditemui para eksekutif dalam mendukung program roda pemerintahan dan pembangunan Provinsi Sulut pada tahun 2014 lalu.
Ada sejumlah program yang memang dinyatakan oleh eksekutif belum terlaksana sepenuhnya. Hal itu diakibatkan pada tahun 2014, agenda politik bangsa dan negara ini lebih terfokus pada pemilihan legislatif dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Dengan begitu, agenda dan program pembangunan, sekalipun dinilai berhasil dilaksanakan, akan tetapi mengalami pelambatan dalam merealisasikannya.
Selanjutnya, dengan hadirnya kabinet Jokowi-JK, maka sejumlah kebijakan para Menteri ikut mempengaruhi program pembangunan dan pemerintahan hingga ke daerah. Akan tetapi ada juga program yang dinilai pro rakyat yang disusun untuk dilaksanakan pada tahun 2015 ini. Salah satu yang disampaikan oleh Biro Pemerintahan dan Hubungan Masyarakat (Humas) setda Provinsi Sulut, bahwa kegiatan yang sudah diprogramkan tetapi belum dilakukan adalah kegiatan atau acara sosialisasi yang dilakukan dengan menggunakan sarana hotel.
Dengan adanya kebijakan Menteri yang baru, maka kegiatan tersebut harus urung dilakukan, padahal sudah diprogramkan dan alokasi dananya sudah disusun. Demikian juga sejumlah program perbatasan di daerah kepulauan antara pemerintah RI dan Pemerintah Filipina. Program pembangunan di kawasan perbatasan, kini harus disesuaikan dengan program kementerian desa.
Kepala Bappeda Provinsi Sulut Roy Roring mengatakan, program pembangunan daerah memang mengacu pada program pembangunan nasional. Dampaknya terbilang terasa bagi masyarakat di daerah, karena ada banyak program pembangunan yang menyentuh kepada masyarakat dan diimplemntasikan dengan baik oleh pemerintah Provinsi Sulut.
Pimpinan Rapat Pansus LKPJ DPRD Sulut frangki Wongkar menilai, sejumlah program pemerintahan dan pembangunan yang tertera pada dokumen LKPJ Gubernur patut dilihat dan dibahas secara rinci, agar apa yang belum tercover dalam laporan tersebut, dapat dimaksimalkan realisasinya pada tahun yang berjalan, yakni 2015.
Masing-masing anggota tim Pansus LKPJ DPRD ikut memberikan kritik dan saran terhadap laporan pertanggungjawaban gubernur tersebut, sambil berharap pembahasan tersebut akan melahirkan pemahaman bagi kepentingan masyrakat luas. Dalam waktu dekat, Tim Pansus LKPJ DPRD Sulut akan terus membahas sejumlah indikator ataupun item pada LKPJ Gubernur SH Sarundajang.
Tim Pansus yang hadir pada rapat tersebut diantaranya, Wakil Ketua DPRD Sulut Stefanus Vreeke Runtu, Wenny Lumentut, Edison Masengi, Ferdinand Mewengkang, Edwin Lontoh, Rasky Mokodompit, Rocky Wowor, Kristovorus Decky Palinggi, Vonny Paat, Rita Lamusu Manoppo, Ferdinand Mangumbahang dan Afandi Mokodongan. Sementara dari pihak eksekutif hadir Kepala Bappeda, Kaban, Karo, Inspektorat dan Sekprov Sulut SR Mokodngan. (ferry)
