MINUT, Kawanuapost.com – Presiden RI Joko Widodo mengingatkan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk tidak menyalahgunakan regulasi yang tidak sinkron dalam upaya pemberantasan korupsi di tanah air, bahkan Presiden Jokowi meminta tak ada pihak yang memanfaatkan ketidakselarasan aturan untuk menakut-nakuti pemerintah.
Hal itu disampaikan Presiden Jokowi saat membuka kegiatan praktik baik aksi nasional pencegahan korupsi secara virtual yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Rabu (26/8/2020).
Kegiatan ini dibuka Presiden Joko Widodo bersama m Ketua KPK Firli Bahuri, yang diikuti Gubernur Olly Dondokambey SE secara virtual.
Kegiatan yang diikuti seluruh Kepala Daerah ini bertujuan untuk memperkuat tindakan pencegahan korupsi dengan mengupas Praktik Baik Pencegahan Korupsi di tingkat Pusat maupun Daerah yang telah dilakukan oleh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Korporasi, maupun Organisasi Masyarakat Sipil.
“Kita akan terus melakukan sinkronisasi regulasi ini secara berkelanjutan, dan jika bapak ibu menemukan ada regulasi yang tidak sinkron yang tidak sesuai dengan konteks saat ini, berikan masukan pada saya. Tapi saya peringatkan sebagai penegak hukum dan pengawas, ini sudah saya sampaikan berkali-kali jangan pernah memanfaatkan hukum yang tidak sinkron ini, yang belum sinkron ini untuk menakut-nakuti eksekutif, untuk menakut-nakuti pengusaha dan masyarakat,” kata Jokowi.
Jokowi menegaskan penyalahgunaan regulasi ini dapat berdampak negatif terhadap agenda pembangunan nasional. Bahkan, Jokowi menyebut mereka yang melakukan hal itu sebagai musuh negara.
“Penyalahgunaan regulasi untuk menakut-nakuti dan memeras inilah yang membahayakan agenda pembangunan nasional, yang seharusnya bisa kita kerjakan secara cepat kemudian menjadi lamban dan bahkan tidak bergerak karena ada ketakutan-ketakutan itu,” ujar Jokowi.
“Saya peringatkan aparat penegak hukum dan pengawas yang melakukan seperti ini adalah musuh kita semua, musuh negara. Saya tidak akan memberikan toleransi terhadap siapapun yang melakukan pelanggaran ini,” sambung Jokowi.
Jokowi menyadari bahwa saat ini masih banyak aturan yang belum selaras. Karena itu, dia menegaskan pemerintah berkomitmen untuk membenahi regulasi nasional.
“Bapak ibu yang saya hormati, yang pertama, regulasi nasional harus terus kita benahi, sekali lagi regulasi nasional harus kita terus benahi, regulasi yang tumpang tindih, regulasi yang tidak jelas dan tidak memberikan kepastian hukum, regulasi yang membuat prosedur berbelit-belit, regulasi yang membuat pejabat dan birokrasi tidak berani melakukan eksekusi dan inovasi. Ini yang harus kita rombak kita sederhanakan,” papar Jokowi.
Sementara, Ketua KPK Firli Bahuri menyebut lembaganya akan tetap memegang sentral pemberantasan korupsi.
Hal tersebut menurut Firli Bahuri sesuai dengan pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut KPK harus tetap memegang peran sentral dalam pemberantasan korupsi.
Karena itu, menurut Firli, KPK harus didukung dengan kewenangan dan kekuatan yang memadai.
“Bapak Presiden pernah menyampaikan dalam suatu kesempatan, KPK harus tetap memegang peran sentral dalam pemberantasan korupsi. Karena itu, KPK harus didukung dengan kewenangan dan kekuatan yang memadai,” ujar Ketua KPK
Firli Bahuri mengatakan untuk mewujudkan kesejahteraan Indonesia, KPK berdasarkan kajian telah melaksanakan kegiatan sesuai arahan Presiden Jokowi.
Ia menyebut ada lima program yang harus disosialisasikan.
“Diantaranya, pembangunan SDM, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi,” kata Firli. (HM)
