MANADO, Kawanuapost.com – Provinsi Sulawesi Utara (Pemprov Sulut) terus berupaya keras meningkatkan kesejahteraan rakyatnya seiring berjalannya waktu. Secara dinamis dan penuh inovasi, kreasi, kerja keras yang dibarengi ekspektasi (harapan) yang tinggi berlandaskan program dan progres capaian, telah membuat Pemprov Sulut banyak meraih dan menyandang prestasi serta penghargaan dari pemerintah pusat, diantaranya Provinsi Sulawesi Utara dinobatkan sebagai The Rising Star Destination of Year 2019 dari Pemerintah Pusat.
Penobatan ini, tidak saja semudah membalik telapak tangan, artinya semua capaian itu berlandas pada kerja keras, kerja hebat dan kerja bersama yang digalang Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara bersama Pemerintah Kabupaten dan Kota di bawah Kepemimpinan Gubernur Olly Dondokambey SE dan Wakil Gubernur Drs Steven OE Kandouw.
Dengan mengusung Jargon ‘Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan (ODSK)’, duet Gubernur Olly dan Wagub Steven meretas simpul-simpul yang selama ini melilit roda pemerintahan dan pembangunan di Sulut, dengan mendorong dan mempercepat outcome dan output sektor pariwisata.
Pemprov Sulut yang didukung kerja keras para ASN melakukan lompatan-lompatan prestisius dengan meningkatkan potensi dan akses di berbagai sektor.
Hal yang sama dilakukan di sektor pariwisata yang membuat sektor andalan ini berdaya saing, yang diindikasikan antara lain melalui kunjungan wisatawan menunjukan peningkatan sebesar ± 521%. Hal ini disebabkan adanya terobosan pembukaan direct flight ke sejumlah kota besar di (Republik Rakyat Tiongkok (RRT).
Nah, dari 38.400 orang wisawatan di tahun 2016, melonjak menjadi 153.656 orang wisatawan di tahun 2019. Keberhasilan ini, akhirnya membuat Provinsi Sulawesi Utara dinobatkan sebagai The Rising Star Destination of Year 2019.
Sarana dan prasarana penunjang sektor pariwisata terus dipacu Pemprov Sulut di bawah Kepemimpinan Gubernur Olly dan Wagub Steven sambil melakukan lobi-lobi dan terus menerus membangun komunikasi dengan Pemerintah Pusat.
Hasil kerja keras inipun berbuah. Presiden Joko Widodo pun datang menginjakkan kaki di Bumi Nyiur Melambai Provinsi Sulawesi Utara bahkan datang langsung ke Likupang, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata. Tidak saja itu, Pemerintah Pusat dan Presiden Joko Widodo resmi menetapkan KEK Likupang melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 84 Tahun 2019. Beleid penetapan KEK Likupang resmi diundangkan pada 10 Desember 2019.
“Bahwa untuk mengembangkan kegiatan perekonomian pada wilayah Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara yang bersifat strategis bagi pengembangan ekonomi nasional, perlu dikembangkan kawasan ekonomi khusus”. Itulah bunyi beleid tersebut.
KEK Likupang, akhirnya masuk dalam 5 program superioritas nasional pengembangan sektor pariwisata (Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo dan Likupang).
Sarana pendukung KEK Likupang yang dipacu antara lain perluasan terminal Bandara Sam Ratulangi dari semula 26.480 meter persegi menjadi 55.790 meter persegi dengan target rampung 2021.
Sementara itu, untuk perpanjangan landas pacu Bandara Sam Ratulangi dari 2.650 meter persegi menjadi 2800 meter persegi pada 2020 – 2022.
Pembangunan jalan Bypass dan jalan Tol dari Bandara menuju KEK Pariwisata Likupang 31,5 km. Pembangunan jalan Tol Manado Bitung 39 km.
Selain itu, pada tahun depan 2021, pemerintah juga akan melakukan rehabilitasi pelabuhan penyeberangan Likupang dan penyeberangan Lembeh, serta pembangunan dermaga apung pelabuhan laut Likupang untuk kapal wisata.
Tentu saja KEK Likupang diharapkan bisa meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, khususnya wisatawan mancanegara ke Sulawesi Utara sebanyak enam kali lipat.
Begitu juga pergerakan wisatawan nusantara (Wisnus) dari sekitar 2 juta menjadi 4 juta atau dua kali lipat, 200%, padahal di daerah lain hanya sekitar 5 sampai 10%.
Optimisme itu dilandasi karena Likupang memiliki banyak daya tarik bagi wisatawan. Sehingga, wajar jika wilayah di Sulut itu ditetapkan menjadi salah satu destinasi superprioritas.
Mulai dari Marina Area untuk tempat sandar super yacht dengan standart internasional. Lalu ada cultural village, dan Wallace Conservation dan Marine Tourism Park yang menjadi alasan wisatawan datang ke Likupang.
Pemerintah pun menggerakkan peran serta masyarakat setempat dalam hal penginapan, dimana telah diperankan potensi pondok wisata atau homestay di sejumah wilayah Likupang yaitu di Desa Marinsow, Desa Pulisan, Desa Kinunang, Desa Bahoi dan Desa Pulau Gangga, bahkan pada rumah penduduk.
Gubernur Olly dalam berbagai kesempatan mendorong pemerintah dan masyarakat serta stakeholder untuk terus bersinergi dan terus berupaya untuk turut mewujudkan cita-cita besar ‘The Rising Star’ tersebut.
“Proses kerja Mapalus, Mapaluse, Moposad, gotong royong, kesatupaduan, kemanunggalan dan kesinambungan yang wujud nyatanya tercermin dari eksistensi Sulawesi Utara yang semakin hebat,” kata Gubernur Olly.
Upaya kerja keras inipun demi terwujudnya Sulawesi Utara yang Berdikari Dalam Ekonomi, Berdaulat Dalam Politik dan Berkepribadian Dalam Budaya sebagaimana Visi yang ditetapkan dalam RPJMD Sulut 2016-2021.
Pencapaian target RPJMD Provinsi Sulawesi Utara 2016-2021, salah satunya sektor pariwisata. Selain itu ada sejumlah capaian yang terpotret hingga penghujung tahun 2020 ini.
Capaian prestasi itu berupa;
Pertama, Meningkatnya derajat ekonomi masyarakat, yang diindikasikan antara lain melalui:
1. Produk Domestik Regional Bruto dari 41,41 Trilyun Rupiah di tahun 2016, menjadi 130,20 Trilyun Rupiah di tahun 2019, atau naik sebesar 314,42%.
2. Tingkat Kemiskinan dari 8,98% di tahun 2016 menjadi 7,62% di tahun 2019 (turun sebesar 1,36%). Tingkat kemiskinan Sulut sejak tahun 2016 sampai sekarang terus mengalami penurunan, bahkan lebih rendah dari tingkat kemiskinan nasional (9,22%).
3. Upah Minimum Provinsi dari Rp 2.400.000 di tahun 2016 menjadi 3.310.723 di tahun 2019. UMP Sulut dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang mendorong kesejahteraan masyarakat Sulut dan berada pada tertinggi ketiga di Indonesia.
4. Investasi (PMDN + PMA) dari 1,743 Trilyun Rupiah di tahun 2016 menjadi 8,263 Trilyun Rupiah di tahun 2019. Total investasi (2016-2019) meningkat. Sehingga Perjuangan pembangunan KEK Industri Bitung dan KEK Pariwisata Likupang, direstui Pemerintah Pusat. Begitupula rencana pembangunan Kawasan Industri Mongondow (KIMONG), dengan kisaran total investasi Rp 30 Triliun Rupiah.
5. Nilai Tukar Petani dari 96,21 di tahun 2016 menjadi 98,23 di tahun 2019. Ini mengindikasikan tingkat kesejahteraan petani semakin meningkat.
6. Produksi Padi dari 584.031 Ton di tahun 2016 menjadi 856.447 Ton di tahun 2019. Mengalami peningkatan dalam pencapaian swasembada padi.
7. Produksi Kelapa dari 270.036 Ton di tahun 2016 menjadi 275.493 Ton di tahun 2019. Mengalami peningkatan sebagai komoditas utama ekspor Sulut, bahan baku industri KEK Bitung.
8. Produksi Cengkih dari 20.217 Ton di tahun 2016 menjadi 36.469 Ton di tahun 2019. Mengalami peningkatan sebagai komoditas utama ekspor Sulut, bahan baku industri KEK Bitung.
9. Produksi Perikanan Tangkap dari 336.527 Ton di tahun 2016 menjadi 384.300 Ton di tahun 2019, sehingga Mengalami peningkatan sebagai komoditas utama ekspor Sulut, bahan baku industri KEK Bitung.
10. Produksi Perikanan Budidaya dari 440.000 Ton di tahun 2016 menjadi 569,503 Ton di tahun 2019, sehingga Mengalami peningkatan sebagai komoditas utama ekspor Sulut, bahan baku industri KEK Bitung.
11. Nilai Ekspor dari 1,021 Juta US$ di tahun 2016 menjadi 3,735 Juta US$ di tahun 2019. Aktivitas ekspor Sulawesi Utara terus bergerak meningkat, sejalan dengan meningkatnya produk komoditi ekspor Sulut.
12. Volume Ekspor dari 968,260 Ton di tahun 2016 menjadi 4.252,773 Ton di tahun 2019.
Memang, masih ada capaian dan prestasi yang diraih Pemprov Sulut dalam membangun daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat demi mewujudkan “The Rising Star” sesungguhnya. (Advetorial)
