Manado.Kawanuapost – Sepanjang tahun 2020 tercatat dari data Indonesia Corruption Watch (ICW) sebanyak 330 aparat desa.
Menanggapi hal ini Anggota Komisi I Dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Hendry Walukouw angkat bicara, Senin (22/03/2021).
Menurut Hendry, pihaknya sangat serius terkait dengan pengelolaan dandes. Aksi turun lapangan untuk pengawasan terus dilakukan untuk melihat dari dekat kinerja aparat desa.
“Kita sangat care dengan masalah ini, sekitar satu bulan lebih kita turun ke desa-desa, kita turun di lapangan untuk pengawasan dandes,” kata politisi dari Partai Demokrat ini kepada sejumlah wartawan saat berada di ruang kerjanya.
Dia pun menegaskan, Komisi I menaruh perhatian sangat besar terhadap persoalan ini. Pihaknya turun lapangan bukan hanya ke tingkatan dinas namun ambil sampel ke tingkat desa.
“Karena memang ini harus dipersiapkan juga SDM (sumber daya manusia) yang ada di desa. Pemerintah juga harus siapkan sumber daya yang ada di desa. Harus melakukan penguatan kapasitas. Dalam rangka penguatan pengelolaan dandes,” tuturnya.
Lebih lanjut dikatakan Hendry, anggaran Dandes ini sangat luar biasa karena mengalami kenaikan drastis. Padahal sebelumnya hanya sekitar puluhan juta namun kini mencapai Rp1 miliar lebih.
“Bahkan ada yang beberapa lokasi jumlahnya fantastis. Persiapan SDM yang mengelola dandes itu harus banyak pelatihan-pelatihan. Kita turun sampai di Bolmong (Bolaang Mongondow). Baik bantuan BLT (bantuan langsung tunai) kepada penerima manfaat dan padat karya. Sampai kita mengawasi ‘on the spot’ turun dan foto,” imbuhnya.(CR)
