MANADO, Kawanuapost.com – Provinsi Sulawesi Utara patutlah berbangga karena dalam menjalankan roda pembangunan Pemprov Sulut, menjadi perhatian khusus dari Pemerintah Pusat.
Terlihat jelas dimana secara bergantian, Pejabat Negara dan para Menteri hadir di Sulut, di samping meninjau melihat perkembangan situasi dan kondisi yang ada, juga menghadiri kegiatan baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat itu sendiri, maupun kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
Salut kepada Gubernur Sulut Olly Dondokambey SE yang tetap bersinergi, mampu menjaga hubungan baik dan mempertahankan kepercayaan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat.
Sebagai bukti baru-baru ini Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Tjahjo Kumolo telah hadir secara fisik memberikan Ceramah, Motivasi, Arahan dan Bimbingan dalam rangka Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan dalam Mewujudkan Sinergitas Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara.
Pemprov Sulut, baik Gubernur Olly, Wagub Steven OE Kandouw dan Jajaran sedang mempersiapkan aturan yang diberlakukan terkait penyederhanaan birokrasi yang merupakan salah satu Prioritas kerja Presiden dan Wakil Presiden tahun 2020 – 2024.
Penyederhanaan Birokrasi ini tujuannya agar Birokrasi lebih Dinamis mewujudkan Profesionalitas ASN, Fokus pada Pekerjaan Fungsional, Percepatan Sistim Kerja, mendorong Efektifitas dan Efisiensi Kinerja.
Adapun Ruang lingkupnya adalah Penyederhanaan Birokrasi Transformasi Organisasi, Tranformasi Sistem Kerja, Transformasi Jabatan.
Menteri berharap agar penyederhanaan Birokrasi ini, dipercepat tidak bertele-tele atau tidak muter-muter sehingga
paling lambat target pertengahan tahun ini selesai.
Ujung- ujungnya semua ini dilakukan baik ASN, TNI, POLRI adalah untuk melayani masyarakat.
Gubernur Olly berharap, semoga kehadiran Menteri di Bumi Nyiur Melambai ini, membawa harapan-harapan yang lebih baik bagi jajaran pemerintahan demi lancarnya pelayanan publik.
Selain itu, Kunjungan Kerja MenPAN-RB ingin mendorong dan memastikan percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Sulut.
Arahan mendasar terkait Reformasi Birokrasi di Aula Mapalus Kantor Gubernur, Senin (12/04/2021) menitikberatkan pada terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan keberhasilan pembangunan nasional. Upaya ini dilakukan melalui implementasi kebijakan Kementerian PAN-RB.
Kebijakan tersebut antara lain Penyederhanaan Birokrasi, Sistem Kerja berbasis Digital, Manajemen ASN, dan Memperbaiki kualitas pelayanan publik.
Pertumbuhan investasi merupakan penggerak dalam roda perekonomian negara, sehingga Kementerian PAN-RB terus berupaya meningkatkan pelayanan publik utamanya pada pemerintah daerah yang langsung bersentuhan kepada masyarakat.
Tjahjo menjelaskan bahwa penyederhanaan birokrasi meliputi tiga aspek yakni; Tranformasi organisasi, Tranformasi sistematika dan Transformasi jabatan.
“Saya diperintahkan paling lambat pertengahan tahun ini di tengah-tengah pandemi Covid, kami telah mempersiapkan semua terkait perencanaan,” terang MenPAN-RB Tjahjo Kumolo.
Penyederhanaan birokrasi tersebut, kata dia, akan mempermudah tugas dan fungsi pemerintahan.
Sementara itu, Gubernur Sulut Olly Dondokambey SE menyambut baik Kunker MenPAN-RB untuk mempercepat reformasi birokrasi di Sulut.
“Kami mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan yang tinggi kepada Bapak MenPAN-RB meskipun dalam kesibukan, menyempatkan berkunjung ke Sulut,” kata Gubernur Olly.
Gubernur Olly menjelaskan bahwa pertemuan ini dilaksanakan untuk meningkatkan sinergitas antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
Di samping itu, Gubernur Olly menjelaskan kepada MenPAN-RB bahwa sektor pendidikan di Sulut mengalami kekurangan guru ASN, oleh karena itu Gubernur Olly mengharapkan dibukanya formasi bagi ASN guru.
“Kami sangat mengharapkan agar supaya THL-THL yang ada di Kabupaten/Kota baik guru SD, SMP, maupun SMA bisa diikut-sertakan dalam program perekrutan guru,” kata Gubernur Olly.
Dengan adanya tenaga pendidik, maka kualitas pendidikan yang ada di Sulut, khususnya di kepulauan dan perbatasan dapat terpenuhi.
“Dalam rangka meningkatkan pendidikan kita di daerah-daerah perbatasan, apalagi di Talaud, Sangihe, Sitaro dan di Bolmong,” ungkapnya.
Gubernur Olly juga menjelaskan bahwa Sulut menjadi tempat yang strategis dalam rangka mensuplai kebutuhan tenaga kesehatan yang ada di Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara dan Maluku Utara. Untuk itu, Gubernur Olly mengharapkan juga perekrutan ASN di bidang kesehatan.
“Tapi kita memang masih kekurangan tenaga kesehatan dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan,” tandasnya.
“Kami juga meminta formasi dalam rangka peningkatan tenaga kesehatan di Provinsi Sulut,” tambah Gubernur Olly.
Terkait penambahan guru dan Nakes di Sulut, Menpan RB menanggapi positif usul tersebut. “Sudah ditampung,” ucap Menpan RB seusai kegiatan.
Hadir juga dalam kegiatan tersebut Deputi SDM Aparatur Teguh Widjinarto, jajaran Forkopimda Sulut dan seluruh kepala daerah se-Sulut. (Advetorial. Kominfo)
