MANADO, Kawanuapost com – Penyalahgunaan narkoba harus diberantas dengan penanganan holistik atau berhubungan dengan sistem keseluruhan yang mampu melibatkan semua komponen masyarakat sehingga tak parsial atau hanya menjangkau penggunanya saja tapi mampu memberantas narkoba hingga ke bandarnya.
Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Steven O.E. Kandouw saat menghadiri Sosialisasi Anti Narkoba dan Literasi Digital untuk Siswa/Siswi SMA/SLTA, Mahasiswa dan Masyarakat Sulut, di Aula Mapalus Kantor Gubernur Sulut, Kamis (4/8/2022).
Kegiatan ini diselenggarakan oleh Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Indonesia Maju (OASE KIM) berkolaborasi dengan Tim Penggerak PKK, Kementerian Kominfo, Badan Narkotika Nasional dan Pemprov Sulut.
“Saya percaya untuk penanganan dan antisipasi terhadap narkoba ini perlu tindakan-tindakan yang holistik tidak hanya parsial, termasuk ada keterlibatan dan kerjasama seluruh komponen masyarakat,” kata Wagub Kandouw.
Kandouw menerangkan bahwa tindakan holistik harus diterapkan karena besarnya jaringan peredaran narkoba di Indonesia.
“Kita tahu persis bagaimana bahaya narkoba sudah melibatkan jaringan sindikat yang begitu luas, begitu masif. Untuk itu, tidak ada jalan lain harus kita lawan dengan hal-hal yang massif dan terstruktur seperti ini,” ucapnya.
Terkait literasi digital, Wagub Steven mengungkapkan bahwa di era seperti ini, sudah dituntut menjadi kemampuan kita semua, seluruh komponen masyarakat harus melek dengan digital.
“Khusus untuk literasi digital, aspek edukasi harus kita utamakan tidak hanya informasi tapi digitalisasi sebagai upaya untuk peningkatan literasi adalah juga satu hal yang ideal,” ujarnya.
“Mudah-mudahan ini menjadi contoh untuk kita semua terutama ibu-ibu di seluruh provinsi Sulut untuk menggiatkan literasi digital. Karena digital ini bukan hanya wacana untuk kita berkomunikasi tapi hal yang paling utama adalah untuk kita beredukasi,” tandasnya.
Sementara itu, Ketum OASE KIM Ibu Tri Tito Karnavian mengungkapkan alasan diangkatnya tema sosialisasi anti narkoba dan literasi digital adalah narkoba saat ini sudah menjadi bencana nasional karena sudah mencapai level yang paling menghawatirkan pada tingkat anak-anak muda. Bahkan juga didapati pada anak-anak di tingkat Sekolah Dasar.
“Kita juga di sini membuat literasi digital dimana ini penting karena kita juga tahu bersama bahwa teknologi informasi sudah menjadi kebutuhan kita sebagai manusia. Dimana setiap orang umumnya sudah mempunyai gadget atau alat informasi. Ini menjadi sasaran yang paling sering dicari oleh para pengedar narkoba dikarenakan mereka sangat rentan dan mudah untuk diajak menggunakan narkoba,” papar Ibu Tri Tito Karnavian.
Ketum OASE KIM juga mengingatkan seluruh generasi muda agar menjauhi segala bentuk penyalahgunaan narkoba.
“Kepada anak-anak semua, ingat kalian harus mengetahui bahwa kalian adalah sasaran utama dari penyalahgunaan narkoba ini. Jadi kalian harus betul-betul sadar dan melindungi diri kalian untuk terhindar dari penyalahgunaan narkoba ini. Mudah-mudahan dengan sosialisasi anti narkoba ini kalian lebih paham lagi bagaimana efek negatifnya,” pesannya.
Sebelumnya, Sekretaris TP-PKK Prov. Sulut dr. Kartika Devi Kandouw-Tanos dalam laporannya menyampaikan maksud kegiatan ini adalah untuk mengedukasi tentang bahaya narkoba, dan kegiatan-kegiatan yang positif dengan menguasai ruang digital, seperti memperoleh dan memperluas informasi secara cepat dan “up to date”, memperkaya keterampilan, memperluas jaringan, belajar lebih cepat dan efisien.
Diketahui, OASE KIM merupakan organisasi khusus gagasan Ibu Negara Hj. Iriana Joko Widodo dan Ibu Wakil Presiden Hj. Wury Estu Ma’ruf Amin serta disepakati oleh para istri Menteri Kabinet Indonesia Maju untuk turut mendukung dan berperan dalam mensukseskan program Kabinet Indonesia Maju. Kegiatan organisasi ini difokuskan pada kegiatan-kegiatan yang mendukung dan mendorong perubahan Indonesia sesuai dengan program pembangunan Nawacita dan Revolusi Mental.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh jajaran Forkopimda Sulut, pengurus TP-PKK Pusat, perwakilan Kementerian Kominfo, bupati, walikota, pengurus TP-PKK Sulut dan para pejabat di lingkup Pemprov. Sulut. (HM)
