oleh

Cegah Pelanggaran, Ketua Umum AIPI Ingatkan Bawaslu Sulut Bangun Politik Pendidikan untuk Masyarakat

Manado. Kawanuapost. com – Ketua Umum Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI), Alfitra Salamm menegaskan, ada dua hal yang perlu diperhatikan secara khusus yakni, perangkat pemerintah dan permasalahan perekonomian masyarakat.

Saat kegiatan berlangsung

“Delapan puluh persen persoalan di Pemilu adalah pengerahan perangkat pemerintah, seperti RT/RW yang menjadi petugas partai mengarahkan pemilih mencoblos calon tertentu. Hal ini juga bisa berdampak pada intimidasi dan politik uang,” bebernya saat rapat evaluasi fasilitasi pembinaan dan Penguatan Kelembagaan, Sabtu (08/06/2024).

Ia pun mengingatkan, Bawaslu harus tampil untuk membangun dalam hal pendidikan politik bagi masyarakat.

“Jangka pendek, jalankan regulasi pencegahan kemudian melakukan pendidikan politik terhadap masyarakat membangun rumah demokrsi,” ungkapnya.

Sementara itu, jangka panjang desain politik pendidikan pemilu untuk membuat pemilih lebih cerdas dan lebih sadar. Pencegahan jangan panjang jauh lebih penting untuk menyiapkan masyarakat yang demokratif.

“Tujuan mulia Bawaslu, dipengaruhi dari faktor eksternal sehingga sanksi kepada eksternal harus diberlakukan agar ada efek merah, ” tuturnya.

Senada disampaikan Dekan Fisip Unsrat, Ferry Liando. Dirinya mendorong agar Bawaslu melakukan pencegahan daripada penindakan.

“Akan sangat lebih baik dilakukan pencegahan daripada penanganan pelanggaran. Mitigasi berbagai potensi akan terjadinya pelanggaran pemilu,”ujar Liando yang juga pengurus AIPI.

Ia menambahkan, masih banyak kewenangan Bawaslu yang dibatasi dalam hal pengawasan dan penindakan.

“Misalnya soal politik uang, undang-undang Pemilu membuat Bawaslu sulit bertindak. Tapi saat ini Bawaslu sudah membangun grand design dalam hal pencegahan. Ini sangat baik,”ujarnya.

Kaban Kesbangpol, Fery Sangian mengatakan pemerintah akan segera menyalurkan dana hibah seluruhnya untuk sukseskan Pilkada 2024.

“Sesuai aturan, 5 bulan sebelum Pilkada harus diserahkan anggaran baik KPU maupun Bawaslu. Untuk Bawaslu Sulut, sekitar Rp 42,5 miliar,” bebernya.

Ketua Bawaslu Sulut, Ardiles Mewoh menyampaikan terima kasih atas berbagai masukan, kritikan dan saran. Hal itu menurutnya akan menjadi bekal untuk meningkatkan kerja-kerja pengawasan kedepan.(*)