Manado. Kawanuapost. com – Rapat Pembahasan KUA dan PPAS APBD Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2025 bersama Tim Anggaran Pemerintah (TAPD) dipimpin Ketua DPRD Sulut Fransiskus Andy Silangen didampingi Wakil Ketua DPRD Sulut Rasky Mokodompit, Billy Lombok, Victor Mailangkay, Selasa (30/7/2024) di ruang Paripurna DPRD Sulut.
Rapat pembahasan berjalan denganalot dengan berbagai intrupsi anggota DPRD Sulut kepada eksekutif yang dipimpin oleh Sekprov Steve Kepel di ikuti OPD terkait.
Menurut Andi Silangen, KUA merupakan dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun, sebagaimana amanat ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan.
Agenda ini untuk menindaklanjuti penghantar Gubernur dalam pembahasan banggar mengenai rancangan KUA-PPAS lewat paripurna DPRD Sulut lalu.
Dalam pembahasan, Sekprov Sulawesi Utara, Steve Kepel memaparkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) APBD 2025. Di mana, rencana total pendapatan sebesar Rp 4,2 triliun dan total belanja Rp 3,7 triliun sekian.
“Kebijakan umum anggaran ini bertolak dari delapan pokok prioritas pembangunan ekonomi makro,” kata Kepel yang didampingi para Kepala OPD terkait.
Kepel mengatakan, potensi terbesar pendapatan daerah ialah dari pajak dan retribusi daerah serta dana bagi hasil. “Kita akan memaksinalkan sumber daya yang ada,” ujar Kepel.
Andi Silangen mengemukakan, APBD 2025 harus diselaraskan dengan visi misi kepala daerah serta RPJMD Provinsi Sulawesi Utara.
“APBD harus mengutamakan kepentingan masyarakat. Tujuan akhirnya mendorong kesejahteraan warga Sulawesi Utara,” kata Silangen.
* Indikator Pertumbuhan Ekonomi 5,43 hingga 5,85 persen
* Inflasi 3 plus minus 1 persen
* PDRB ADHB Rp 181,1 triliun
* PDRB ADBK Rp 122,6 triliun
* PDRB pe kapita Rp 77 juta
* Pengeluaran per kapita Rp 11,9 juta
* Tingkat pengangguran terbuka 5,01-5,6 persen
* Pengangguran 68,699 – 76.241 orang
* Angka kemiskinan 6,19-5, 9 persen
Penduduk miskin 162 ribu hingga 185 ribu jiwa
* Penurunan intensitas gas rumah kaca 54, 90.(*)
Dalam Rapat Pembahasan KUA dan PPAS APBD Sulut TA 2025 bersama TAPD, Selasa (30/7/2024), Anggota Banggar, Nick Adicipta Lomban menyinggung soal bagaimana mengoptimalkan pendayagunaan BUMD.
“Kami DPRD Sulut ingin mendorong agar supaya di 2025, BUMD ini betul-betul bisa memberikan kontribusi PAD secara nyata,” ucap Nick dihadapan Pimpinan Banggar Fransiskus Andi Silangen dan Ketua TAPD Steve Kepel.
Lanjutnya, ke depan kita pikirkan bersama bagaimana kemudian ada revitalisasi, BUMD ini bisa berkontribusi terhadap PAD.
“Contohnya terkait cengkih, kedepan untuk mekanismenya kita serahkan ke BUMD untuk turun langsung bagaimana memfasilitasi potensi-potensi harga terhadap petani misalnya,” kata Nick. (*)
