Manado. Kawanuapost. com – Anggota DPRD Sulut, Henri Walukow yang juga anggota Banggar mengkritisi mengenai beberapa hal, dalam Pembahasan KUA PPAS Perubahan APBD Provinsi Sulut Tahun Anggaran 20204 dilaksanakan, Rabu (07/08/2024).
Menurut Henri, dari semua penjelasan dari Tim Anggaran Pemerintah Dearah (TAPD) Provinsi Sulut, belum ada asas-asas yang mengena betul dalam melakukan perubahan di berbagai sektor.
“Jika perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi, hal ini berarti tim penyusun kurang berkualitas, ” tegasnya.
Begitu juga dengan faktor lain, termasuk
kejadian luar biasa, dan keadaan darurat seperti yang dialami masyarakat Gunung Ruang di Pulau Tagulandang, Kabupaten Sitaro.
“Kami meminta program apa saja yang menyentuh para masyarakat, yang terkena bencana baik di Gunung Ruang maupun daerah lain yang terdampak bencana, ” ungkapnya.
Di sisi lain, Henri juga mempertanyakan keberadaan lahan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Apakah masih menjadi skala prioritas atau tidak.
“Setahu saya ada Rp25 milliar untuk pembebasan lahan, tapi sepanjang tahun ini belum dilakukan transaksi pembebasan dan ini sudah ditambah lagi, ” ungkapnya.
Politisi Demokrat ini juga mempertanyakan nasib masyarakat dalam pembebabsan lahan tersebut “Pembebasan lahan terakhir yang saya tahu di Tatelu Rondor dan sampai saat ini belum ada
lagi,” imbuhnya.
Sementara itu, Sekretaris Provinsi Sulut yang juga Ketua TAPD Sulut Steve Kepel mengemukakan,
belanja tidak terduga ada alokasi anggaran untuk pemanfaatan tidak terduga. Dan anggaran ini belum terpenuhi realisasi, masih memungkinkan untuk penambahan di APBD Perubahan nanti.
Lanjutnya, untuk KEK Likupang ada dana sekitar Rp 1 milliar akan dibayarkan dalam waktu dekat ini untuk pembebasan lahan, sekaligus pembangunan fisik yang sementaea dilakukan. (*)
