MANADO, Kawanuapost.com – Wakil Gubernur Sulawesi Utara DR Djouhari Kansil, MPd menyatakan keinginannya agar pencetakan buku pedoman guru dan bahan ajar bagi siswa kurikulum 2013 (K-13) dapat dicetak di daerah, agar pendistribusiannya semakincepat tibadi daerah tujuan.
Hal tersebut disampaikan Wagub dalam pertemuan bersama Komisi X DPR RI dalam rangka evaluasi pelaksanaan kuriklum 2013 di Sulut, yang dilaksanakan Senin (1/9), di ruang Mapaluse Kantor Gubernur Sulut.
Kunjungan spesifik Tim Komisi X yang membidangi sektor Pendidikan, Parekraf, Kemenpora dan Perpustakaan itu berjumlah 15 orang dipimpin Ketua Komisis X DR. Agus Hermanto.
Menurut Hermanto kunjungan Komisi X kali ini lebih fokus ingin mendengar hambatan dan keluhan yang dihadapi guru-guru terkait dengan penerapan kurikulum 2013 di daerah sulut.
Dari beberapa kepala Sekolah menyatakan, program K-13 dinilai sudah baik, namun hanya pendisribusian yang mengalami keterlambatan, sehingga menggagu para guru dan siswa itu sendiri.
“Kami harapkan pencetakan buku bahan ajar dan pedoman guru untuk kurikulum K-13 bisa dicetak didaerah ini, mengingat sudah banyak perusahaan percetakan yang tersebar di Manado, disamping itu pemprov sulut saat ini sudah melakukan lelang terbuka melalui LPSE, jadi pemerintah pusat tidak perlu ragu apabila pencetakan buka pedoman guru dan bahan ajar siswa di cetak didaerah,” ujar Kansil.
Mantan Kadis Diknas Sulut ini menambahkan proses pencetakan buku tersebut di bebankan pada daerah mengingat efektifitas distribusi buku ke daerah, karena bedasarkan pengalaman dilapanagan saat ini pencetakan buku tersebut dilaksanakan di pusat yang notabene jauh dari jangkauan daerah serta memakan waktu yang cukup lama sehingga buku-buku tersebut bisa sampai di daerah tujuan.
Disamping itu juga untuk pelaksanaan Kurikulum 2013 ini agar dapat disosialisasikan kepada tenaga pendidikan dan masyarakat, agar kurikulum ini mendapat dukungan yang baik. Guru juga diharapkan melakukan pendalaman terhadap kurikulum, disamping itu Pemerintah pusat juga diminta untuk segera mengeluarkan petunjuk teknis pengunaan DAK untuk pengadaan dan pengiriman buku.
Pendistribusian buku kurikulum 2013 juga agar dilaksanakan dengan cepat karena dari 76 kontainer buku untuk Sulut, saat ini baru diterima sebanyak 5 kontainer.
Untuk implementasi pelaksanaan kurikulum 2013 di Sulut Wagub menjelaskan, Guru yang ada di Sulut tidak merasa kesulitan dalam memahami dan merumuskan materi karena telah mengikuti diklat. Namun, pemprov tetap memantau pelaksanaan di lapangan agar metode yang diberikan relevan terkait materi yang akan di ajarkan.
Keinginan Wagub Sulut ini mendapat dukungan penuh dari personil Komisi X Mulai dari Ketua Komisi Agus Hermanto, Tamsil Linrung dan Dr. Dedy Gumelar (Miing). Mereka bertiga sepakat pencetakan didaerah sudah harga mati untuk dilaksanakan, karena apabila Kemendikbud masih tetap mempertahankan sistem yang ada sekarang, dipastikan K-13 tidak akan berhasil, karena permasalahan ini terjadi di semua daerah, bukan hanya di sulut, tegas Miing.
Kedis Diknas AG Kawatu Se MSi juga mengusulkan menyangkut pendistribusian pencetakan buku pedoman guru dan bahan ajar siswa kiranya harus melalui Provinsi agar lebih cepat, kemudian masalah kewenangan guru-guru di kabupaten/kota karanya diserahkan ke provinsi, termasuk bantuan sarana dan prasaranan yang selama ini langsung di kabupaten/kota hendaknya pula harus melalui provinsi agar ada pemerataan, mendukung program Unsrat yaitu anti nyontek dan berdusta guna membangun budi pekerti para siswa didaerah ini. Turut hadir Kadis Diknas Manado, para Kepsek SMA, SMP, SD serta pejabat Diknas Sulut. (*/humas).
