MenKumHam RI Resmikan Desa/Kelurahan Sadar Hukum di Sulut

Menkumham RI Yasonna Laoly bersama Wagub Djouhari Kansil
Menkumham RI Yasonna Laoly bersama Wagub Djouhari Kansil

 

MANADO. Kawanuapost.com – Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna Laoly mengatakan kesadaran akan hukum menentukan kemajuan daerah. hal tersebut disampaikan menkum ham saat memberikan sambutan pada acara peresmian desa kelurahan sadar hukum di provinsi Sulut tahun 2015 yang digelar Kamis (30/4) bertempat di ruang rapat CJ Rantung kantor gubernur Sulut.
Laoly mengatakan kemajuan daerah harus didasari dengan kesadaran hukum secara benar. Untuk itu Kementrian Hukun dan HAM RI memberi penghargaan kepada sejumlah daerah di sulut terkait kesadaran hukum. Dirinya berharap para aparat pemerintah seperti camat dan lurah harus mendidik masyarakat didaerahnya agar sadar hukum. Ketika masyarakat sadar akan hukum otomatis kehidupan rakyat akan meningkat karena di dorong akan rasa keamanan. Sadar hukum menyertakan masyarakat dalam mengembangkan potensi untuk kualitas hidup lebih baik, desa sadar hukum merupakan indikator keberhasilan sadar hukum.
Senada juga disampaikan Wakil Gubernur Sulut DR Djouhari Kansil,Mpd dimana hukum mempunyai peranan strategis dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat . Hukum tetap netral dan tidak terintervensi dari pihak manapun. Pemerintah tetap berusaha menjunjung supremasi hukum demi kesejahteraan rakyat.
Masyarakat harus memperoleh pengetahuan tentang hukum, dengan adanya program sadar hukum merupakan terobosan cerdas yang bijak dan perlu mendapat apresiasi oleh semua pihak, Wagub berharap bupati walikota berkomitmen bersama mendukung program desa kelurahan sadar hukum agar sulut mendapat predikat baik dalam menjalankan hukum di setiap daerah. Para lurah dan camat membantu pikah keamanan agar tidak terjadi tawuran atau kerusuhan yang meresahkan.

Diketahui penghargaan anubhawa sasana desa kelurahan ini diberikan  kepada gubernur sulut dalam membina desa sadar hukum di sulut, penghargaan ini diberikan juga  kepada bupati /walikota serta lurah dan kades. Penghargaan ini diberikan berkat kerjasama Kemenkum HAM RI dan Pemprov Sulut dimana kriteria penilaian meliputit pelunasan pembayaran pajak 80 persen, tidak ada perkawinan dibawah usia, angka kriminalitas rendah, dan tinggi kesadaran masyarakat  terhadap kebersihan penghargaan ini diberikan kepada 45 desa kelurahan yang ada di Sulut. (*)

Tinggalkan Balasan