Manado.Kawanuapost – Rapat paripurna
Penyampaian penjelasan gubernur terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021, serta Ranperda Prakarsa Gubernur tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Regional dilaksanakan, Selasa (28/06/2022).
Pandangan Fraksi Demokrat dibacakan Anggota DPRD Sulut, Ivan Cristo Lumentut. Dalam kesempatan tersebut, Ivan pun menyatakan, Fraksi Demokrat menerima dan menyetujui Ranperda tersebut untuk dibahas lebih lanjut.
“Partai Demokrat menerima dan menyetujui dengan beberapa catatan yang harus diperhatikan,” ungkapnya.
Adapun catatan yang diberikan meliputi;
Pengelolaan pemrosesan sampah menerima dan disetujui ranperda ini untuk dibahas di tingkat selanjutnya.
Kedua, Ranperda Keuangan Daerah diterima dan setujui untuk dibahs di tingkat selanjutnya. Terutama yang paling penting ialah pemrosesan sampah di Manado, Minahasa Utara Bitung dan Tomohon.
Lanjutnya, Partai Demokrat pun mengapresiasi Pemerintah Provinsi Sulut yang sudah mengelolah keuangan sehingga mendapat opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
“Walaupun sudah baik, tapi kami berharap lebih ditingkatkan lagi,” ujar Legislator dari Dapil Manado ini.
Ivan pun menambahkan, pemandangan umum terhadap Ranperda Pertanggung jawaban APBD 2021, Partai Demokrat mengapresiasi Pemerintahan Sulut Gubernur Olly Dondokembey, dan Wakil Gubernur Steven Kandow yang merupakan bukti dan hasil nyata dari pemerintah yang didukung sepenuhnya oleh SKPD yang mampu bekerja dengan baik.
“Kinerja pemerintah kami apresiasi dan SKPD mampu mengikuti ritme dari pimpinan. Kalau SKPD tidak mampu mengikuti ritme sia-sialah visi dan misi gubernur dan wakil gubernur,” tuturnya.
Di sisi lain, ia pun mengemukakan, Pemerintah Provinsi Sulut agar memperhatikan keresaha kelangkaan pupuk, harga bahan pokok yang terus merangkak naik bahkan jalan rusak provinsi yang tersebar di Minahasa, Bolmong dan Nusa Utara.
Tidak hanya itu saja, ia pun mengingatkan mengenai antrian kelangkaan solar di Sulut yang mulai terlihat lagi dan memberikan solusi terbaik untuk THL, di tahun 2023 nanti yang rencananya akan dihapus.
“Pemerintah provinsi harus bekerja keras dan berkordinasi agar memberikan yang terbaik untuk nasib para THL. Apakah diundurkan atau metodenya seperti apa, agar tidak akan terjadi peluang pengangguran yang banyak di Sulut,” pungkasnya.
Wakil Gubernur, Steven Kandow menanggapi hal itu mengemukakan, pihaknya memberikan apresiasi yang diberikan Partai Demokrat.
Untuk kelangkaap pupuk, memang terjadi krisis di dunia. Sebab, dua negara eksportit bahan baku pupuk terbesar di dunia Rusia dan Ukraina sedang berperang. Sehingga kelangkaan pupuk memang terjadi secara global.
Sementara itu, masalah kekurangan BBM juga terjadi secara global. Dan untuk bahan pokok, agar tetap tersedia sebaiknya masyarakat mengikuti anjuran Gubernur Olly Dondokambey untuk Mari Jo Bakobong, untuk memenuhi kebutuhan setiap hari.(CR)
