Manado.Kawanuapost.com – Rapat paripurna mendengarkan pidato Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dilaksanakan di Kantor DPRD Sulut, Selasa (16/08).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Sulut, Fransiscus Andi Silangen didampingi Wakil Ketua Billy Lombok dan James Arthur Kojongian (JAK), serta Gubernur Sulut Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw.
Sementara itu, Anggota DPRD lainnya juga datang dan mengambil bagian dalam kegiatan kenegaraan ini dan pejabat di teras Pemprov Sulut juga ambil bagian dalam kegiatan ini.
Dalam pidato Presiden kali ini ada lima agenda penting yang disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pidato kenegaraannya dalam rangka HUT ke-77 Republik Indonesia, Selasa (16/7), di gedung DPR RI dan disaksikan secara virtual oleh semua undangan yang hadir.
Pertama, hilirisasi dan industrialisasi sumber daya alam harus terus dilakukan. “Kita harus membangun ekosistem industri di dalam negeri yang terintegrasi, yang akan mendukung pengembangan ekosistem ekonomi hijau dunia,” ungkapnya.
Kedua, optimalisasi sumber energi bersih dan ekonomi hijau harus terus ditingkatkan. Persemaian dan rehabilitasi hutan tropis dan hutan mangrove, serta rehabilitasi habitat laut, akan terus dilakukan, dan akan menjadi potensi besar penyerap karbon dari polusi yang dihasilkan.
Sementara itu, agenda ketiga ialah perlindungan hukum, sosial, politik, dan ekonomi untuk rakyat harus terus diperkuat.
Pemenuhan hak sipil dan praktik demokrasi, hak politik perempuan dan kelompok marjinal, harus terus dijamin dan hukum harus ditegakkan seadil-adilnya, tanpa pandang bulu.
Agenda keempat, UMKM harus terus didukung agar bisa segera naik kelas. “Digitalisasi ekonomi yang telah melahirkan dua decacorn dan sembilan unicorn terus kita dorong untuk membantu pemberdayaan UMKM,” kata Jokowi.
Dan agenda kelima ialah pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) harus dijaga keberlanjutannya. IKN bukan hanya untuk para ASN, tetapi juga para inovator dan para wirausahawan. Bukan hanya berisi kantor-kantor pemerintah, tetapi juga motor penggerak ekonomi baru.
“Bukan kota biasa, tetapi kota rimba dengan pelayanan pendidikan dan kesehatan kelas dunia. Kawasan Inti Pusat Pemerintahan memang dibangun oleh APBN, tetapi selebihnya, 80% investasi swasta diundang untuk berpartisipasi,” imbuhnya.(CR)
