Manado.Kawanuapost.com – Rapat paripurna dalam rangka HUT Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dilaksanakan di DPRD Sulut, Jumat (23/09).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Sulut Fransiscus Andi Silangen didampingi Wakil Ketua Victor Mailangkay, James Arthur Kojongian (JAK) serta anggota DPRD Sulut lainnya.
Hadir dalam kesempatan tersebut, Menteri Koperasi UKM, Teten Masduki. Sementara itu, dari pihak eksekutif hadir Gubernur Olly Dondokambey, Wakil Gubernur Steven Kandouw serta jajarannya. Dan hadir juga Forkopimda Provinsi Sulawesi Utara bahkan pimpinan daerah 15 kabupaten/kota, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta tokoh adat. Semua yang hadir menggunakan baju adat dari berbagai daerah yang tersebar di Sulut seperti Minahasa, Sangihe, Bolmong dan lainnya.
Di tengah semarak HUT ke-58 Provinsi Sulut, Ketua DPRD Provinsi Sulut dr Fransiscus Andi Silangen SpB KBD mengatakan, sebagai salah satu penyelenggara pemerintahan daerah sebagaimana amanat UU 23 2014, DPRD akan terus memaksimalkan tugas.
“DPRD masuk dalam unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Kita adalah mitra sejajar dengan gubernur. Kita sama-sama dengan pemerintah daerah bagaimana menyamakan visi ke depan. Supaya apa yang diimpikan masyarakat Sulut yakni sejahtera dan merasakan pembangunan bisa diwujudkan,” ujar politikus PDI Perjuangan ini.
Ia menambahkan, sinergitas dan koordinasi dengan pemerintah provinsi yang baik akan terus dipertahankan bahkan ditingkatkan.
“Sinergitas yang baik, Pemerintah Provinsi Sulut dari indikator makro sangat luar biasa. Baik di bidang sosial, pertumbuhan ekonomi di triwulan II di atas nasional terkoreksi positif. Ini tidak lepas dari kerja kolaborasi,” tuturnya.
Peran DPRD pun akan terus ditingkatkan. Menurut Silangen setiap kebijakan ada dasar untuk menyusunnya. Dia menguraikan ada empat dasar. Pertama kebijakan teknokrat.
“Ini dilakukan teman-teman eksekutif, yang membantu pemerintah daerah. Mereka menyusun kebijakan berdasarkan teknokrat sehingga bisa terarah. Misalnya penanggulangan kemiskinan daerah mana yang tinggi. Bantuan apa yang bisa diberikan agar bisa memperbaiki ekonomi kerakyatan. Karena pusat kemiskinan ada di desa,” urainya.
Selanjutnya kajian politis. Ini berdasarkan visi dan misi gubebrnur serta wagub dalam pencalonannya. Itu tergambar dalam program kegiatan.
“Ketiga kajian partisipastif. DPRD terlibat. Lewat pokok pikiran dan reses. Partisipartif masyarakat melalui anggota dewan sebagai wakil rakyat. Terakhir berdasarkan top down, bottom up. Kebijakan semua terarah. DPRD punya peran dipartisipatif,” ujarnya.
Dukungan DPRD dalam tugas legislasi, diungkapkan wakil rakyat dari dapil Nusa Utara ini akan dimaksimalkan. Dikatakan Silangen, DPRD bukan hanya menghasilkan perda inisiatif.
“Segara sesuatu itu terdiri atas outcome, result, benefit, dan impact. Banyak hanya sampai di outcome. Berapa banyak biaya yang terserap di sana. Tapi hanya sampai di situ. Sementara impact untuk masyarakat belum ada. Misalnya Perda Disabilitas.
“Sampai sekarang teman-teman penyandang disabilitas belum terakomodir di dunia kerja. Nah, DPRD memperjuangkan anggaran untuk pelatihan. Kita juga memonitor perusahaan-perusahaan, sudah berapa persen mengakomodir disabilitas,” ungkapnya.
Kinerja pemerintah daerah yang luar biasa ini tentulah menginspirasi DPRD berkarya . Berkenaan dengan fungsi pembentukan perda, dalam tahun 2022 ini, DPRD bersama pemerintah daerah berada dalam tahap akhir pembahasan 5 Perda , seiring dengan itu telah pula ditetapkan 15 keputusan DPRD dan 2 (dua) nota kesepakatan bersama.
Terkait dengan fungsi anggaran, telah diwujudkan dalam penyusunan dan penetapan APBD bersama-sama dengan pemerintah daerah, yakni penetapan ranperda tentang perubahan apbd tahun anggaran 2022 dan ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan apbd tahun anggaran 2021.
Sementara fungsi pengawasan, DPRD telah melakukan 51 kali rapat dengar pendapat dan rapat-rapat lainnya, menerima 12 aspirasi, baik aspirasi secara langsung maupun aspirasi secara tertulis.
Pada sisi lain DPRD juga menerima 75 kunjungan kerja dari pimpinan dan anggota dprd baik dari luar daerah maupun dari kabupaten/kota se-provinsi sulawesi utara.
Aplikasi e-aspirasi diyakini akan makin meningkatkan kinerja, kapasitas dan tanggungjawab dprd dalam menindaklanjuti setiap aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat. ”Sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat, kami berkomitmen mendukung pemerintah daerah mengantar sulut yang ”bangkit bersama, sejahtera bersama” sebagaimana tema peringatan hut ke-58 provinsi Sulawesi Utara. Dalam kaitan dengan hal tersebut maka dprd akan konsisten mengawal sejumlah program dan kegiatan pemerintah daerah, sambil terus mengoptimalkan kinerja DPRD” tutur legiator PDIP ini.
“Namun di atas beragam upaya ini, saya dan pimpinan serta anggota DPRD sungguh menyadari bahwa eksistensi sebagai wakil rakyat adalah kepercayaan dan anugerah tuhan. Kami sungguh menyadari beratnya beban yang harus kami pikul. Saya dan tentu kita semua berkeyakinan bahwa, bila kita bekerja dengan mengandalkan Tuhan, maka tangan Tuhan akan menolong, sebagaimana janji firmannya,” ungkapnya.
Dalam kesempatan tersebut anggota DPRD Sulut Melky Jakhin Pangemanan diapresiasi dalam menjuarai pidato antar anggota DPRD se-SulutGo dan Braien Waworuntu yang menjadi Ketua Nasdem Kabupaten Minahasa.
“Dirgahayu Bumi Nyiur Melambai semoga Sulawesi Utara di HUT yang ke-58 semakin maju dan sejahtera,” imbuhnya.
Kegiatan lebih meriah dengan penampilan tarian tradisional juga mewarnai HUT Provinsi Sulut ke-58 ini antara lain Masamper, Maengket.
Di sisi lain, Ketua DPRD Sulut dr Fransiscus Andi Silangen mengatakan, kiprah dan karya putra putri terbaik Sulut tercatat dengan tinta emas dalam lintasan sejarah bangsa.
“Tradisi mencetak prestasi bagi negeri ini terus dilanjutkan oleh para pemimpin daerah kita tercinta, termasuk di dalamnya Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut Olly Dondokambey-Steven OE Kandouw yang terus menggerakkan semua sektor pembangunan,” ujarnya dalam rapat paripurna dalam rangka HUT Provinsi Sulut ke-58, Jumat (23/9).
Kerja tulus ini, kata dia, diapresiasi oleh berbagai pihak. Termasuk oleh pemerintah pusat. Diantaranya, dengan diterimanya sejumlah penghargaan disepanjang tahun 2022 antara lain:
•Penghargaan kementerian pemberdayaan aparatur negara dan reformasi birokrasi republik indonesia terkait tata kelola dalam pelaksanaan reformasi birokrasi;
•Penghargaan sebagai mitra pers dari persatuan wartawan indonesia (PWI) pusat;
• Penghargaan kementerian perhubungan republik indonesia, sebagai pemenang dalam kategori pemerintah daerah sebagai inisiator pemodelan jaringan trayek perintis terbaik dalam perintis awards 2022;
“Berbagai penghargaan yang diterima ini, berimplikasi pada pencapaian-pencapaian di berbagai sektor. Diantaranya pada sektor perekonomian,” tandasnya.
Sulut melalui Badan Pusat Statistik mencatatkan pertumbuhan ekonomi dengan progres yang baik, tumbuh diangka 5,93% secara year on year atau di atas pertumbuhan ekonomi nasional pada angka 5,44% di triwulan II tahun 2022.
“Kinerja pemerintah daerah yang luar biasa ini tentulah menginspirasi DPRD untuk terus berkarya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Sulut tercinta melalui optimalisasi tugas pokok dan fungsi DPRD yakni fungsi pembentukan perda, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan,” ungkapnya.(Adv)
