Kawanua Post – Mantapkan Ranperda dan Tindaklanjuti Keluhan Warga Anggota DPRD Sulut Berkunjung ke Kementerian

Mantapkan Ranperda dan Tindaklanjuti Keluhan Warga Anggota DPRD Sulut Berkunjung ke Kementerian

Dec 12, 2022 Charencia Repie Advertorial, Berita Utama, College News, Diary Politik, Manado, News 0

Kunjungan Komisi II

Manado. Kawanuapost. com – Komisi II DPRD Sulut melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal di Jakarta guna konsultasi terkait Sistem Perizinan Terpadu Online Single Submission (OSS), Kamis (8/12/2022).

Dan dilanjutkan kunjungan ke Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI di Jakarta dalam rangka konsultasi kebijakan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan insentif fiskal bagi Provinsi Sulawesi Utara.

Kunjungan dipimpin oleh Ketua Komisi II DPRD Sulut Sandra Rondonuwu didampingi Jems Tuuk dan Christo Ivan Lumentut.

Dalam pertemuan tersebut Sandra Rondonuwu mengemukakan, pihaknya berterima kasih karena sudah diterima dengan baik Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal.

“Maksud kedatangan kami sudah dituangkan dalam bentuk tertulis dan nanti akan berkembang saat diskusi berlangsung, ” ungkapnya dengan tersenyum.

Sementara itu, Sementara itu, Komisi I DPRD Sulut Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara yang terdiri dari Melky J. Pangemanan, S.IP., MAP., M.Si, Jems Tuuk, Herol Kaawoan melakukan kunjungan kerja Komisi I DPRD Provinsi Sulawesi Utara ke Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) di Jakarta terkait Program Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Tahun 2022, Jumat (2/12/2022).

Kunjungan Komisi I DPRD Sulut

MJP menjelaskan, dalam pertemuan tersebut BNPP menjelaskan bahwa ada dua aspek pendekatan dalam membangun perbatasan. Pertama, aspek pertahanan dan keamanan dan yang kedua, aspek kesejahteraan.

BNPP terus mendorong perbaikan PLBN di Pulau Miangas dan Pulau Marore untuk memberikan pelayanan lebih baik kepada masyarakat yang akan melintasi perbatasan Indonesia menuju Filipina.

Untuk membangun wilayah perbatasan, pemerintah menggelontorkan anggaran sebesar Rp10,5 triliun. Anggaran tersebut digunakan untuk membangun daerah perbatasan yang tersebar di 222 kecamatan lokasi prioritas di 54 kabupaten/Kota yang berada di 15 provinsi di Indonesia.

Lanjut, MJP pada bulan Mei 2020 Pemerintah telah mencanangkan Gerakan Pembangunan Terpadu Perbatasan (Gerbangdutas) 2022 di Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud.

Pencanangan Gerbangdutas 2022 mengangkat tema Pembangunan Perbatasan Negara untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural.

Program Gerbangdutas yang digelar BNPP merupakan komitmen Pemerintah membangun dari pinggiran, salah satunya di daerah perbatasan dalam rangka pemerataan pembangunan dan memperkuat daerah perbatasan.

Pembangunan di daerah perbatasan harus terus digencarkan lantaran termasuk dalam daerah rawan pelanggaran hukum kejahatan transnasional. Seperti, human trafficking, narkoba, senjata ilegal.

DIPA BNPP Tahun Anggaran 2023 yang diserahkan Mendagri sebesar Rp.248.508.954.000- naik sebesar 7,98 persen dibandingkan Pagu Indikatif BNPP Tahun 2023, atau mengalami kenaikan sebesar Rp18.367.635.000.- sesuai Surat Menteri Keuangan Nomor S-821/MK.02/2022, tanggal 4 Oktober 2022, yang menetapkan Pagu Alokasi Anggaran BNPP TA. 2023 sebesar Rp248.508.954.000-.

Bila dibandingkan dengan Pagu Alokasi Anggaran BNPP TA. 2022, Pagu Alokasi Anggaran BNPP TA. 2023 tersebut mengalami kenaikan sebesar 4,92% atau sebesar Rp.11.643.830.000,-. Kenaikan Pagu tersebut dialokasikan untuk Rehabilitasi Sarana dan Prasarana pada 8 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang 7 PLBN diantaranya telah beroperasi lebih dari 5 tahun.

Di sisi lain, Tim Pansus RUED DPRD Provinsi Sulawesi Utara melakukan kunjungan kerja ke Kantor DEN untuk konsultasi dan menerima masukan DEN bagi penyempurnaan rancangan Perda (Ranperda) RUED Provinsi Sulawesi Utara yang telah selesai register, Jumat (25/11/2022).

Kunjungan ke Kantor DEN

Turut hadir juga dalam kegiatan tersebut secara luring dan daring ini, Anggota DEN Yusra Khan dan Musri Mawaleda, Sekjen DEN Djoko Siswanto, Ketua dan Anggota Tim Pansus RUED DPRD Sulawesi Utara Fabian Kaloh, S.IP, M.Si; Berty Kapojos, S.Sos; Drs. Arthur Kotambunan; Dinas ESDM Provinsi Sulut; Kepala Biro Fasilitasi Kebijakan Energi dan Persidangan Yunus Saefulhak beserta tim Setjen DEN.

Yusra Khan dalam kesempatan membuka acara menyatakan apresiasi dan menyambut baik kedatangan tim dari Sulawesi Utara dan memberikan dukungan akselerasi penyelesaian Ranperda RUED Provinsi Sulut, mendorong agar raperda dapat dimasukan kedalam properda secepatnya sehingga segera disahkan.

Djoko Siswanto dalam sesi pemaparan menjelaskan saat ini sudah ditetapkan 27 RUED-Provinsi dari total 34 Provinsi. Pada bulan lalu, DEN telah menyelenggarakan “Anugerah DEN” untuk mengapresiasi 27 provinsi yang telah memiliki Perda RUED Provinsi.

Lebih lanjut Djoko mengemukakan, status RUED Sulawesi Utara berada pada tahap konsultasi pada DEN dan Kemendagri. Tahapan selanjutnya DPRD perlu memberikan persetujuan terhadap ranperda RUED. Tim Teknis Setjen DEN dan Dinas ESDM sudah berkoordinasi terkait masukan dari substansi Ranperda RUED. Setelah mendapatkan persetujuan DPRD, diharapkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melalui Biro Hukum dapat berkoordinasi dengan Kemendagri untuk Permintaan Nomor Register.

Kunjungan Komisi II

Fabian Kaloh, Ketua Pansus RUED DPRD Provinsi Sulut dalam uraiannya menyatakan bahwa DPRD Provinsi Sulut ingin membuat Perda RUED yang sempurna, harapannya setelah ditetapkan tidak ada lagi kekurangan ataupun ada pihak yang merasa keberatan, sehingga masukan dari DEN sangat penting untuk menyempurnakan draf tersebut. Ranperda direncanakan hanya terdiri dari 10 pasal dengan lampiran-lampiran. Saat ini status draf Ranperda belum final karena masih akan dibahas dalam rapat internal bersama para stakeholder yang berkaitan, jadi masukan hasil rapat hari ini akan menjadi bahan dalam rapat pembahasan tersebut ujarnya.

Berty Kapojos, Anggota Tim Pansus RUED DPRD Provinsi Sulut menjelaskan bahwa Ketua DPRD memerintahkan langsung agar sepulang dari kunjugan kerja ke DEN tanggal 10 November 2022 lalu, draf ranperda RUED Provinsi Sulut dapat segera disempurnakan sehingga dapat ditetapkan pada pekan depan. Lebih lanjut dia juga menyampaikan bahwa saat ini terdapat rencana pembangunan PLTS Terapung Danau Tondano yang mandek, harapannya DEN dapat membantu mengkomunikasikan agar perizinan dapat dipermudah dan dipercepat ungkapnya berharap.

Arthur Kotambunan senada dengan rekannya, menyatakan bahwa mereka sudah berkomitmen agar pekan depan Perda RUED disetujui dan rapat paripurna Perda RUED direncanakan pada hari Selasa tanggal 29 November 2022, setelah rapat internal pada hari Senin tanggal 28 November 2022. DPRD Provinsi Sulut aktif mempercepat penyelesaian Perda RUED, harapannya DEN mau berkolaborasi aktif membantu mengontrol regulator agar proses birokrasi dan perizinan dapat berjalan lebih cepat.

Kunjungan Komisi I

Selanjutnya, Charles Taju yang mewakili Dinas ESDM Provinsi Sulut memaparkan informasi terkait Proyek PLTS Terapung Danau Tondano memiliki luas sekitar 230 Hektar. Jika menggunakan asumsi 1 MW/Hektar, PLTS diperkirakan memiliki kapasitas sekitar 230 MW. Beberapa saat sebelumnya telah melakukan rapat bersama Ditjen EBTKE serta mendapat masukan untuk menambahkan pasal mengenai peran serta masyarakat dan juga telah mengkomunikasikan hal tersebut juga kepada Setjen DEN.

Beberapa kesepakatan untuk melakukan tindak lanjut DPRD Provinsi Sulawesi Utara akan menetapkan Perda RUED Provinsi pada pekan depan setelah dilakukan perbaikan terhadap draf berupa masukan hasil kunjungan. DEN akan membantu mengkomunikasikan proses perizinan PLTS Terapung Danau Tondano ke Ditjen EBTKE dimana Dinas ESDM segera menyampaikan dokumen perizinan yang mandek atau bermasalah ke Setjen DEN serta DPRD Sulut selanjutnya akan menginfokan atau mengundang DEN dalam rapat paripurna penetapan Perda RUED. (Adv)