JAKARTA – KawanuaPost.com – Kemampuan Presiden Joko Widodo menata rakyat menuju sejahtera makin dipertanyakan bila menata kabinet dan Kantor Staf Kepresidenan (KSP) belum kunjung tuntas. Hal itu disampaikan oleh Masnur Marzuki, pengamat Hukum Tata Negara dari UII Yogyakarta. Menurutnya janji Presiden untuk segera memperjelas pemegang jabatan KSP realisasinya tak kunjung tuntas.
“Pemegang jabatan Kepala Kantor Staf Kepresidenan kan sampai sekarang belum jelas juga statusnya sehingga jabatannya masih dirangkap LBP yang sudah dilantik jadi Menkopolhukam. Padahal Jokowi janji secepatnya akan diselesaikan,” katanya kepada Wartawan. di Jakarta, Jumat (21/8/2015).
Lebih jauh Masnur mengatakan, ada yang salah dengan manajemen pembantu-pembantu presiden, mulai dari nomenklatur hingga pola komunikasi politik antarpara pembantunya. “Sejak awal keberadaan KSP memang problematik meskipun sesungguhnya KSP bisa saja dibentuk presiden untuk membantu presiden. Kini problematikanya makin kentara ketika kepala KSP dilantik menjadi Menkopolhukam,” terangnya.
“Akhirnya kini berbuntut dilema tersendiri bagi Jokowi. Kalau dihapuskan maka seolah akan kentara bahwa jabatan itu sengaja diciptakan untuk mengakomodir timses Presiden atau bahasa kasarnya bagi-bagi jabatan dengan menciptakan pos baru. Ya KSP itu. Ini kan jadi kacau. Jadi enggak heran pola komunikasinya juga ikut-ikutan kacau,” tambahnya.
Menurutnya, Presiden Jokowi bisa saja tawarkan opsi lain misalnya KSP ditaruh di bawah Seskab. “Persoalannya, meskipun punya kemiripan tugas, tentu saja kurang pas KSP di bawah Seskab sebab Seskab lebih pada tugas manajemen dan administratif kabinet agar Presiden terbantu ketika mengorganisir para menterinya. Jadi mungkin sebaiknya KSP ini dibekukan saja agar tidak tumpang tindih. Fungsinya digeser ke Seskab, bukan institusinya yang ditaruh di bawah Seskab,” pungkasnya.
EDITOR : HERMAN. M.
