JAKARTA – KawanuaPost.com – Anggota Komisi III DPR RI, Bambang Soesatyo menilai pemerintah telah membuat aib sendiri, terkait dengan penggeledahan kantor PT Pelindo II di Jakarta Utara, beberapa waktu lalu.
“Dalam kasus ini, patut digarisbawahi kalau pemerintah sebenarnya sudah membuat aib sendiri, ketika seseorang yang diduga Menteri Bapenas Sofyan Djalil berkomunikasi dengan RJ Lino saat penggeledahan berlangsung,” ujar Bambang melalui pesan singkatnya kepada Wartawan, Senin (31/8/2015).
Apalagi, sambung dia, percakapan antara RJ Lino dengan Sofyan Djalil sengaja diperdengarkan kepada awak media, dan transkrip lengkapnya beredar.
“Muncul persoalan etika, saat Sofyan Djalil menyarankan Lino menelepon sejumlah pejabat tinggi negara, seperti Kapolri, Kapolda Metro Jaya dan Menteri BUMN. Persoalan etika lainnya yang langsung terlihat adalah saat direktur BUMN itu seperti memerintahkan seorang menteri untuk melaporkan masalah penggeledahan itu kepada Presiden,” tuturnya.
Kata dia, agar tidak ada lagi aib yang memalukan pemerintah, Presiden Joko Widodo sebaiknya tidak ikut-ikutan mengomentari ultimatum RJ Lino.
“Biarkan saja proses hukum berjalan apa adanya,” pungkasnya.
Seperti yang diketahui, Direktur Utama (Dirut) PT Pelindo II RJ Lino mengancam akan mengundurkan diri dari jabatannya. Hal ini dikarenakan penggeledahan tiba-tiba yang dilakukan Bareskrim di kantornya.
Berdasarkan pantauan di lapangan yang dilakukan tim Inews, Jumat (28/8/2015), pihak Bareskrim tengah melakukan penggeledahan di lantai 7 kantor Pelindo II, Tanjung Priok yang diduga terkait kasus dwelling time (bongkar muat).
Kepala Bareskrim Polri Komjen Budi Waseso mengaku, PT Pelindo II digeledah akibat pengadaan alat berat senilai Rp45 miliar dan menunjukkan indikasi pembelian alat berat yang tidak terpakai.
Sementara itu, RJ Lino terlihat kesal karena pihak Bareskrim tidak memberikan informasi terlebih dahulu sebelum penggeledahan tersebut. Bahkan, dia mengancam mengundurkan diri dari jabatannya dan akan melaporkan tindakan tersebut kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
EDITOR : HERMAN. M.
