PDIP Incar Posisi Pimpinan, DPR Di Balik Kritik Setnov

Foto : Ruang Sidang DPR RI. (Dok : KawanuaPost.com).
Foto : Ruang Sidang DPR RI. (Dok : KawanuaPost.com).

JAKARTA – KawanuaPost.com – Pertemuan Ketua DPR RI Setya Novanto (Setnov) dengan pengusaha asal Amerika Serikat (AS) Donald Trump belakangan ini terus disorot. Terutama oleh para kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Sorotan partai pendukung pemerintah ini terkesan “membabi buta”. Tak selaras dengan sorotannya ketika nilai rupiah terus melemah atas dolar AS maupun kebakaran hutan yang melanda Indonesia.

Pengamat politik asal Universitas Padjajaran Idil Akbar pun mensinyalir adanya kepentingan politik di balik kritik tersebut. Kata dia, PDIP yang “menggoreng” pertemuan Setnov-Donald Trump memiliki motif politik. Adapun yang paling kentara mereka mengincar posisi pimpinan DPR ketika Setnov Cs digesar dari posisinya.

“PDIP yang ‘menggoreng’ masalah ini tentu saja ada motif politik. Syahwat memimpin DPR saja saya kira. Jika dua pimpinan DPR ini bisa dibuktikan melakukan pelanggaran etika dan oleh sebab itu juga bisa diturunkan sebagai ketua dan wakil DPR, maka partai lain tentu bisa berkesempatan mengisi kekosongan,” ujarnya saat berbincang dengan Wartawan, Selasa (8/9/2015).

Terlebih secara kuantitas, sambung Idil, partai pendukung Koalisi Merah Putih (KMP) juga sudah semakin sedikit dan terpecah. Dirinya mensinyalir arah revisi Undang-Undang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) juga berpotensi dilakukan terutama terkait dengan sistem paket dalam pemilihan pimpinan DPR dan komisi serta badan kelengkapan lainnya.

Idil menambahkan, sikap politik PDIP yang terkesan lembek dalam menyikapi melemahnya nilai rupiah dan kebakaran hutan menjadi masalah mereka karena ketika mengkritik akan tabrakan kepentingan. Apalagi, kritik tersebut sama saja bicara soal wilayah politik mereka sendiri.

“‎Itu problem tabrakan kepentingan. Ketika bicara rupiah yang anjlok berarti bicara soal wilayah politik mereka sendiri. Bagaimana pun mereka akan selalu tetap berusaha membela pemerintah yang mana mereka adalah bagian dari partai pendukungnya,” tuturnya.
Berbeda ketika kasus tersebut memiliki kepentingan strategis dan berpotensi memberi keuntungan secara politik buat mereka. “Maka, upaya akan dilakukan agar peristiwa itu minimal membekas di ingatan rakyat. Motifnya bisa bermacam-macam, bisa sebagai pengalihan isu, bisa berupaya memperoleh kekuasaan lebih dan sebagainya,” pungkasnya.

Diketahui, pertemuan Setnov bersama Wakil Ketua DPR Fadli Zon dengan pengusaha asal AS Donald Trump disorot karena dianggap terlibat kampanye calon presiden AS tersebut. Terutama oleh kader PDIP dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), bahkan dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

Adapun kader PDIP yang dimaksud adalah Adian Napitupulu, Budiman Sudjatmiko, Diah Pitaloka, Charles Honoris, dan asal PKB yakni Maman Imanulhaq. Kendati ada kader PDIP yang bertolak belakang yakni Effendi Simbolon.

EDITOR : HERMAN. M.

Tinggalkan Balasan