JAKARTA – KawanuaPost.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan tidak akan menghadiri event United Nations Summit yang digelar oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 25-27 September 2015. Padahal, Pertemuan United Nations Summit ini akan mengesahkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) menggantikan Millenium Development Goals (MDGs) yang berakhir tahun ini.
Hamong Santono selaku Senior Program Officer International NGO Forum on Indonesian Developmet (INFID) mengatakan, agenda SDGs ke-70 ini berisi 17 tujuan dan 169 target. Beberapa agenda tersebut akan membahas pengurangan ketimpangan, kemiskinan, kesetaraan gender, kerusakan hutan, dampak perubahan iklim dan beberapa yang lain.
“Tujuan-tujuan tersebut relevan dengan persoalan-persoalan yang dihadapi Indonesia saat ini. Absennya Jokowi memunculkan tanda tanya besar, apakah Pemerintah Jokowi serius melaksanakan agenda SDGs?” Kata Hamong dalam konferensi pers di Cheese Cake Factory, Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (13/9/2015).
Sedangkan Wahyu Susilo, pengamat kebijakan Migrant Care mengatakan bahwa Pemerintah Indonesia di era SBY sangat terlambat dalam melaksanakan agenda MDGs. Program tersebut dilaksanakan pada 2010, padahal MDGs disepakati tahun 2000.
“Migrant Care melihat masalah-masalah migrasi tenaga kerja terelaborasi dalam SDGs ketimbang MDGs,” kata Wahyu.
Oleh karena itu, lanjut dia, SDGs seharusnya menjadi panduan kebijakan tentang migrasi tenaga kerja di Indonesia. “Pemerintah Jokowi harus bergegas menyiapkan berbagai hal agar pelaksanaan SDGs berjalan melibatkan masyarakat sipil,” tegas dia.
EDITOR : HERMAN. M.
