JAKARTA – KawanuaPost.com – Presiden Negarawan Center, Johan O Silalahi mengatakan berbagai ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan mengiringi pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK) di setahun perjalanannya sebagai pemimpin nasional.
Ancaman konflik laten bernuansa SARA di berbagai wilayah Nusantara terjadi, karena adanya kecemburuan sosial atau ditunggangi kepentingan tertentu. Ancaman merebaknya kembali paham dan ideologi komunis di Indonesia juga sempat merebak di setahun kepemimpinan Jokowi-JK.
“Ancaman badai El-Nino dan perubahan iklim juga mengancam produksi dan ketahanan pangan. Disusul ancaman badai ekonomi yang melanda China dam Amerika Serikat (AS), serta adanya ancaman gonjang-ganjing (instabilitas) politik nasional pada 2016 ditengarai akan menimpa pasangan Jokowi-JK,” urai Johan kepada wartawan.
Johan menambahkan, berbagai tantangan antara lain adanya polarisasi kutub koalisi di DPR (KIH dan KMP), diiringin denganterbentuknya dua kubu di kalangan publik, yakni lovers dan haters di media sosial. “Lingkaran dalam Presiden Jokowi memblokir media dan pengamat yang kritis terhadap pemerintah. Padahal seharusnya menjadi teman yang dipelihara, dan lawan dirangkul bukan dimusuhi,” tegasnya.
Kemudian, Johan menjelaskan hambatan internal di pemerintahan Jokowi, yang disebabkan adanya “unsur tinggal” dari pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menjadi pejabat eselon I sampai III di seluruh lembaga dengan sejarah khusus dan loyalitas tinggi. Apalagi “the rulling party”sebelumnya berambisi memenangkan Pemilu 2019.
“Lambannya dan tidak efisiennya kultur serta kinerja birokrasi pemerintahan. Diiringi rendahnya kapasitas dan kompetensi para menteri teknis sehingga tidak mampu dan tidak adiktif merespon berbagai masalah di Indonesia yang sudah lama belum terurai dan terpecahkan,” paparnya.
Ganguan dalam negeri dan luar negeri membuat depresiasi dan apresiasi kurs rupiah terhadap dolar seperti “roller coaster” yang naik dan turun dalam tempo singkat. Sedangkan, gangguan terselubung dari luar negeri yakni semua ATPM (asing) menaikan harga jual mobil setiap tahun rata-rata 10 persen membuat rupiah terdepresiasi dan menyumbang inflasi.
“Gangguan lain dari dalam negeri yakni lawan politik atau kubu yang tidak sehaluan, seolah-olah mendukung tapi sesungguhnya menjerumuskan,” tukas Johan.
EDITOR : HERMAN. M.
