JAKARTA – KawanuaPost.com – Partai politik pendukung Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (Jokowi-JK) diminta tidak lagi ikut campur dalam urusan reshuffle apalagi merongrong minta jatah menteri.
Menurut anggota Dewan Pembina Partai Gerindra, Fuad Bawazier, saat ini partai pengusung Jokowi-JK terlalu banyak ikut campur dan meminta jatah menteri. Hal itu mengakibatkan menteri yang duduk di Kabinet Kerja tidak memiliki kemampuan untuk mengatasi setiap permasalahan.
“Makanya saya bilang ada yang KW 3, ada KW 4 dan kurang mumpuni, mohon partai politik ini jangan lagi menyodorkan ini nama menteri karena ini jatah partai, karena kepentingan partai. Jadi harus mengedepankan kepentingan nasional,” ujar Fuad dalam sebuah diskusi bertema ‘Satu Tahun Kabinet Keja, Harusnya Reshuffle Kedua, Siapa yang Kena?’, di Jalan Tomang Raya, Jakarta, Rabu (4/11/2015) kemarin.
Menurut Fuad, Presiden Jokowi harus mampu dan pandai bernegosiasi ke partai politik pendukungnya supaya bisa memahami kalau dirinyalah sebagai presiden yang mestinya memegang kendali penuh dalam pemerintahan.
“Makanya Jokowi harus harus pandai bernegosiasi ke partai supaya mendapatkan yang terbaik. Ini sekarang Jokowi dibutuhkan skill,” katanya.
Fuad menambahkan, di Kabinet Kerja saat ini dirinya melihat ada beberapa menteri yang harus di-reshuffle, di antaranya menteri di bidang ekonomi dan menteri dalam bidang hukum. “Di bidang perekonomian ada beberapa pos-pos yang lemah, dan bidang penegakan hukum juga ada,” pungkasnya.
Diketahui, partai pendukung Jokowi-JK tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH), yang terdiri dari PDIP, PKB, PPP, Hanura, Nasdem, PKPI dan belakangan PAN turut menyatakan dukungan.
EDITOR : HERMAN. M.