JAKARTA a�� KawanuaPost.com – Tidak akuntabelnya kinerja Kejaksaan Agung (Kejagung) sepanjang tahun 2015 membuat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) memberi rapor merah.
Dari 77 instansi, posisi Kejagung berada di urutan paling bawah. Lantaran kinerjanya yang kurang memuaskan, banyak yang menyorot bahwa Jaksa Agung HM Prasetyo tampaknya harus mundur dari orang nomor satu di Kejaksaan Agung.
“Kita harus tiru apa yang dilakukan Dirjen Perhubungan Darat misalnya. Bahwa kalau sudah tidak ada kinerja, budaya mundur harus dibudayakan,” kata Pengamat Komunikasi Politik, Emrus Sihombing kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (9/1/2016).
Laporan evaluasi sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Akip) yang dikeluarkan KemenPAN-RB sendiri sebenarnya bisa dijadikan acuan untuk merombak orang-orang di instansi pemerintah yang kurang memuaskan.
Terlebih, dalam hasil evaluasinya KemenPAN-RB tidak sendiri melainkan turut menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Tentu kalaupun Jaksa Agung tidak mundur, beranikah dia protes bahwa penilaian yang dilakukan MenPAN itu tidak valid. Kalau tidak ada sanggahan dari Jaksa Agung terhadap evaluasi yang diberikan, berarti apa yang dibuat MenPAN sesuatu yang bisa diterima dan valid karena memang tidak ada sanggahan kan,” jelasnya.
Tidak hanya Kejagung, dirinya juga menyoroti tiga kementerian yang dipimpin oleh kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) turut mendapatkan rapor merah yaitu Kementerian Tenaga Kerja dengan nilai 55,79 yang dipimpin oleh Menteri Hanif Dhakiri, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi memperoleh nilai 53,97 yang dipimpin Menteri Marwan Jafar dan Kementerian Pemuda dan Olahraga yang dipimpin oleh Imam Nahrawi mendapatkan nilai 53,54.
Menurutnya, tiga kementerian ini juga harus memiliki moral untuk hengkang dari jabatannya. Sebab, kalau tetap bertahan justru malah merepotkan Jokowi.
“Saya pikir teman teman menteri yang berada pada posisi jelek itu dengan tanggungjawab moral mundur. Jangan menunggu Jokowi mereshuffle dia, karena bagaimanapun kalau dia tetap bertahan menjadi beban,” tandasnya.
EDITOR : HERMAN M.
