JAKARTA a�� KawanuaPost.com – Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fahri Hamzah mengatakan, tindakannya selama ini ketika menjadi Wakil Ketua DPR RI merupakan bentuk implementasi dalam menjalankan kebijakan politik Koalisi Merah Putih (KMP). Hal itu dilakukan oleh Fahri lantaran mengganggap KMP merupakan “rumah besar” PKS.
“Keputusan untuk berada dalam barisan KMP dan memilih menjadi faksi yang kritis terhadap pemerintah dengan berada di luar kekuasaan, membangun kritik yang konstruktif demi bangsa dan negara, merupakan keputusan resmi Majelis Syuro PKS yang harus dijalankan seluruh kader,” ujar Fahri melalui keterangan tertulisnya yang diterima wartawan.
Fahri pun mengamini hal tersebut karena pemerintah akan menjadi lebih baik jika tetap ada kelompok penyeimbang yang terus bersuara. Apalagi posisi dirinya di koalisi tersebut sebagai Sekretaris Harian KMP.
“Terkait tuduhan tentang pernyataan dan sikap saya serta hal lainnya dalam berbagai isu nasional. Selama ini saya terus bekerja sebagai anggota fraksi PKS di DPR RI dan terus melakukan evaluasi terhadap perkembangan situasi. Dan selama itu saya belum pernah sekali pun diundang oleh Rapat Harian DPP dalam kapasitas saya sebagai kader dan pimpinan DPR,” pungkasnya.
Dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan Fahri membuat dirinya diperiksa Badan Penegakan Disiplin Organisasi (BPDO). Di kesempatan itu pula dirinya menjelaskan, bahwa Majelis Syuro PKS tak pernah mendesak dirinya melepas jabatannya sebagai pimpinan DPR.
EDITOR : HERMAN M.
