JAKARTA a�� KawanuaPost.com – Tanggungjawab pengelolaan laut mencakup dua instrumen penting. Internal yaitu menata wilayah laut pada batas peruntukan lahan laut. Pengaturan pemanfaatan lahan laut harus mengakomodasi semua ke-pentingan, namun tetap mengutamakan azas persatuan dan kesatuan bangsa.
Instrumen eksternal yaitu menata batas maritim Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan negara tetangga sesuai ketentuan dunia internasional. Kedua instrumen merupakan konsekuensi Indonesia sebagai negara kepulauan.
Kepala Badan Keamanan Laut (Kabakamla) Laksdya Maritim Desi Albert Mamahit menegaskan, pengelolaan wilayah laut untuk mengefektifkan pemanfaatan nilai dan sumber daya laut secara maksimal. Tentu, orientasinya pada pembangunan nasional secara berkelanjutan, seperti diamanatkan Program Nawacita Presiden Joko Widodo. a�?Penguatan penge-lolaan laut untuk menjamin ke-pentingan umum atau public interest secara luas,a�? ujar Mamahit.
Kehadiran Bakamla jadi strategis sebagai penguat pengelolaan laut nasional tersebut. Pengawasan, keselamatan, pengamanan, dan penegakan hukum di laut, yang selama ini dilakukan persektoral oleh instansi terkait, diintegrasikan dalam Bakamla.
Bakamla menerapkan sistem peringatan dini atau early warning system (EWS) dalam menyelenggarakan pengawasan, keselamat-an, pengamanan, dan penegakan hukum laut.
Teknologi informasi yang dimiliki, seperti Monalisa alias Monitoring dan Analisa maupun Bakamla Integrated Information System (BIIS), dimanfaatkan secara mandiri oleh Bakamla sendiri maupun bersama stakeholder.
Monalisa merupakan teknologi canggih hasil ciptaan putra-putri Bangsa Indonesia. Monalisa mampu memantau dan mendeteksi pergerakan dan perilaku anomali kapal secara real time di seluruh perairan Indonesia.
a�?Tak hanya mampu mendeteksi kapal, namun mampu memonitoring traking kapal sebulan sebelumnya. Jadi bisa diketahui kegiatan apa saja yang dilakukan kapal tersebut, termasuk mendeteksi muatan barangnya,a�? ujar Kepala Sub Direktorat Penyelenggara Operasi Laut Bakamla, Kolonel Maritim Joko Triwanto.
Dia mengatakan, operasi keamanan dan keselamatan laut terpadu Bakamla, didukung personil dan unsur Polisi Air, TNI Ang-katan Laut, Ditjen Perhubungan Laut Ke-menterian Perhubungan, Di-tjen Bea dan Cukai Kementerian Keu-angan, Ditjen PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Ini didasari UU Nomor 32/ 2014, tentang Kelautan dan Peraturan Presiden Nomor 178/ 2014, tentang Bakamla. Bakamla berfungsi menyusun kebijakan nasional tentang keamanan dan keselamatan di perairan dan yurisdiksi Indonesia.
Tugas pokok Bakamla menyelenggarakan patroli keamanan dan keselamatan, menyelenggarakan sistem peringatan dini (early warning system), melakukan penjagaan, pengawasan, pencegahan dan penindakan pelanggaran, menyinergikan dan memonitor pelaksanaan patroli perairan oleh instasi terkait di perairan dan yurisdiksi Indonesia.
Bakamla juga punya fungsi memberikan dukungan teknis dan operasional kepada instansi terkait, memberikan bantuan pencarian dan pertolongan, serta melaksanakan tugas lain dalam sistem pertahanan nasional di perairan dan yurisdiksi Indonesia.
Amanat UUD 1945 dan cita-cita nasional Indonesia, setiap titik NKRI harus mendapat sentuhan keamanan, keselamatan, dan kenyamanan dari aparatur negara, se-kaligus melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia.
Pelaksana Tugas Sekretaris Utama Bakamla, Laksma Maritim Dicky R Munaf mengatakan, kehadiran Bakamla telah memperkuat jati diri Indonesia sebagai negara maritim. Ada efektivitas dalam pengawasan dan penjagaan serta penegakan hukum di laut dan daerah perbatasan, diikuti dengan peningkatan sarana dan prasarana pengamanan.
Misalnya pada penyelenggaraan patroli keamanan keselamatan laut pada 2015, Bakamla menggelar 15 patroli baik secara mandiri maupun bersama-sama dengan stakeholder di perairan wilayah barat, tengah, dan timur Indonesia, termasuk menggelar tiga patroli terkoordinasi mitra luar negeri.
Hasilnya,patroli itu berhasil memeriksa 2.100 kapal. Sebanyak 40 kapal diberikan sanksi pembinaan berupa teguran dan 28 kapal ditangkap untuk diproses hukum.
Dari operasi itu, Bakamla menyelamatkan potensi kerugian negara sebesar Rp1.917.553.105. 000, atau 19 kali lipat dari DIPA Operasi Bakamla sebesar Rp99 miliar.
a�?Faktor penentu keberhasilan dalam pelaksanaan pengamanan dan keselamatan laut Indonesia adalah selain data dan informasi EWS, juga didukung operasi intelijen,a�? ujar Dicky.
Seperti penempatan personel langsung di lapangan maupun pengamatan melalui peralatan yang dimiliki Bakamla baik yang dipasang di pusat maupun di daerah, mulai dari Aceh sampai Papua.
a�?Bakamla jadi penguat pengembangan dan penetapan tata kelola dan kelembagaan laut, termasuk pemanfaatan sumber daya kelautan terpadu,a�? ujarnya.
Strategi Bakamla dalam memperkuat Indonesia sebagai negara maritim yakni meningkatkan ope-rasi, memperkuat kelembagaan, intensifikasi dan ekstensifikasi operasi keamanan dan keselamatan di laut dan wilayah perbatasan secara bersama-sama.
Target Bakamla hingga 2019, kata Dicky, ketaatan pelaku usaha perikanan meningkat dari 52 persen menjadi 87 persen.
Terkait target aksi 2016, Bakamla terus meningkatkan kapasitas, alat utama sistem keamanan laut (Alutsiskamla), kemampuan personil dalam penyelenggaraan keamanan dan keselamatan laut.
Itu ditempuh melalui latihan bersama dengan Badan Nasional Narkotika (BNN), Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Badan pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten), dan pertukaran informasi dengan Coast Guard negara-negara sahabat.
Bakamla memaksimalkan pengerahan sumber daya di pusat maupun daerah, diantaranya Kantor Kamla Zona Maritim Barat di Batam didukung Stasiun Pemantau Keamanan dan Keselamatan Laut di Aceh, Natuna, Sam-bas, Tanjung Balai Karimun, Teluk Mata Ikan, dan pangkalan armada.
Kawasan perairan di Indonesia bagian Tengah, Bakamla didukung Kamla Zona Maritim Tengah di Manado. Zona ini diperkuat Stasiun Pemantau keamanan dan Keselamatan Laut di Menembo-embo, Kema, tarakan, Karang Asem dan Pangkalan Armada di Serei dan Stasiun Bumi Menembo-embo.
Sementara, penguatan di wilayah Timur didukung Kamla Zona Maritim Timur di Ambon dan Stasiun Pemantau Keamanan dan Keselamatan Laut di Kupang, Tu-al, Merauke, Jayapura, dan Ambon serta pangkalan armada di Halong, Ambon.
EDITOR : HERMAN M.
