JAKARTA – KawanuaPost.com – Panglima TNI Jenderal Moeldoko akan segera memasuki masa pensiunnya. Ketua Setara Institute, Hendardi menilai, bahwa Presiden Joko Widodo harus memperhatikan prasyarat-prasyarat yang obyektif dalam konteks pengangkatan calon Panglima TNI.
“Prasyarat tersebut tidak hanya didasarkan pada jenjang kepangkatan dan karier semata, akan tetapi juga penting untuk mempertimbangkan beberapa prasyarat obyektif,” ujar Hendardi kepada Wartawan, Selasa (2/6/2015).
Hendardi pun menyebutkan prasyarat itu, seperti memiliki komitmen terhadap HAM dan pemberantasan korupsi.
“Tidak terlibat dalam kasus pelanggaran HAM dan kasus korupsi, memilik komitmen terhadap kehidupan politik demokrasi, memiliki komitmen untuk mendukung agenda penuntasan reformasi TNI, dan Panglima TNI harus tunduk pada aturan hukum dan tunduk pada otoritas sipil,” pungkasnya.
Hal yang sama pun dikatakan Pengamat Militer, Anak Agung Banyu Perwita. Menurutnya, sosok Panglima TNI harus mampu menyatukan semua elemen dan matra dalam profesionalitas demi mempertahankan NKRI dan Pancasila.
“Selain itu mampu memproyeksikan postur pertahanan untuk menghadapi ancaman tradisional, dan non tradisional dalam waktu 5-10 tahun ke depan,” tutup Agung.
EDITORT : SOLSILARE.
