JAKARTA – KawanuaPost.com – Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Ahmad Basarah mengatakan, Presiden Jokowi dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sudah membicarakan mengenai usulan nama kader internal partai berlambang banteng moncong putih itu untuk menggantikan posisi menteri di Kabinet Kerja.
Namun, Basarah enggan membeberkan siapa saja nama yang akan mendapat jatah kursi menteri jika Presiden Jokowi melakukan perombakan kabinet (reshuffle).
“Pascakongres keempat di Bali, komunikasi politik PDIP, Pak Jokowi dan ibu Megawati sangat baik. Masukan pendapat jalannya perekonomian nasional disampaikan secara efektif pada Ibu Mega. Begitupun soal kabinet tetapi disampaikan secara tertutup soal kader PDIP, tak untuk konsumsi publik,” kata Basarah di Kantor DPP PDIP, Minggu 28 Juni 2015.
Kendati demikian, mengakui bahwa reshuffle sepenuhnya adalah kewenangan Presiden Jokowi yang memiliki hak prerogratif. “Kewenangan Presiden memilih menteri dan pembantunya, pergantian apakah alasan undurkan diri tertulis, rangkap jabatan, terakhir dengan alasan digunakan Presiden, termasuk kapan itu sepenuhnya Presiden,” jelasnya.
Basarh pun menyadari, bahwa PDIP bertanggung jawab pada pemerintahan Jokowi – JK. Karena itu, masalah reshuffle, diakui PDIP erat kaitannya dengan performa para menteri yang menjalankan program nawacita.
“Standing posisinya sesuai Pasal 6A UUD 1945 sesuai konstitusi bahwa Presiden dan Wakil Presiden diusung parpol dan gabugan parpol. Parpol yang usung pasangan calon juga sampaikan visi misi jadilah nawacita konstruksi hukum politik. Bergabunglah Nasdem, PKB, Hanura, PKPI, persepsi publik pemerintahan ini pemerintahan PDIP. Plus minus, idologi, moral dan politik kita bertanggung jawab,” paparnya.
Dia menilai, selama tujuh bulan pemerintahan Jokowi-JK belum ada hasil yang signifikan terutama di sektor ekonomi. Bahkan, menurutnya pertumbuhan ekonomi menjadi yang terburuk dalam lima tahun terakhir.
“Tujuh bulan belum berhasil sektor ekonomi terburuk di bawah 5 persen. PDIP merasa cita-cita Jokowi-JK tak didukung kapasitas menteri memadai. Evaluasi lapangan, kami menilai para menteri belum mampu terjemahkan visi misi besar Jokowi-JK. Gagasan reshuffle adalah gagasan sebagai sebuah kebutuhan efektif,” tegasnya.
EDITOR : SOLSILARE.
