INNS Tidak Mendukung Salah Satu Paslon Pilkada

 

MANADO, Kawanuapost.com – Ikatan Nyong Noni Sulut melalui foto/video yang menghiasi sejumlah akun resmi media sosial (Medsos), terseret dalam politik daerah. Disana ada yang mengatasnamakan Relawan Nyong Noni Sulut, mendukung paslon calon Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pilkada Sulut 2024.

Hal ini dibantah langsung jajaran pengurus Ikatan Nyong Noni Sulut (INNS).

Ketua INNS dr Lidya Evalien Tulus Mkes bersama Sekretaris Umum Eunike Sumampouw SH. MH, menegaskan bahwa INNS adalah Organisasi resmi yang menaungi para Nyong dan Noni terpilih sebagai pemenang dari ajang pemilihan resmi Nyong dan Noni Sulut yang sudah dilaksanakan sejak tahun 1973 dan memiliki Struktur Organisasi Kepengurusan yang resmi, dimana INNS sudah terbentuk sejak 25 tahun yang lalu.

“Jadi, jika ada oknum-oknum yang sengaja ataupun mencatut nama organisasi kami, apalagi dengan menyebutkan sebagai Relawan Nyong Noni Sulut untuk memenangkan paslon cagub dan cawagub Sulut. Itu bukanlah organisasi yang tergabung dalam wadah INNS, yang resmi,” tegas Lidya Tulus, Sabtu (28/09/2024).

dr Lidya menjelaskan bahwa dalam Anggaran Dasar Ikatan Nyong Noni Sulut (INNS), diatur bahwa INNS merupakan satu-satunya organisasi yang keberadaannya mewakili dan mengatasnamakan para Nyong dan Noni Sulut serta anggotanya (Pasal 3 ayat 1).

Selanjutnya dalam Pasal 4 ayat 2 diatur bahwa INNS bukan bagian dari Organisasi Politik manapun juga dan tidak menjalankan kegiatan politik.

“Anggota INNS adalah para pemenang dalam Ajang Pemilihan Nyong dan Noni Sulut atau penyandang gelar resmi, bila hanya menjadi Finalis tidak otomatis menjadi Anggota INNS,” tegasnya lagi.

Ia menambahkan, INNS punya program kerja yang utama yakni memaksimalkan peran Nyong dan Noni Sulut sebagai generasi muda teladan yang menjadi duta pariwisata dan budaya serta membawa harum nama Provinsi Sulut di level Nasional maupun internasional.

“Para Pengurus dan Anggota dari masa ke masa sudah berkiprah di tingkat provinsi Sulut, nasional maupun internasional baik di institusi pemerintah, swasta, TNI maupun POLRI,” tandas dr Lidya Tulus. (*)