Manado.Kawanuapost – Anggota DPRD Sulut, Sandra Rondonuwu geram saat Rapat Pembahahasan LKPJ Gubernur Tahun 2020 dengan Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Kamis (22/04/2021).
Pasalnya, dinas tersebut hanya mengalokasikan dana yang minim untuk kasus kekerasan terhadap perempuan, dan anak sedangkan masih banyak kasus yang sampai saat ini belum tertangani dengan baik.
“Misalnya sekarang ini ada banyak keluarga miskin tidak punya uang sama sekali yang melakukan otopsi tapi tidak tau mengambil dananya dimana. Apakah dinas memperhatikan hal tersebut,” ungkap Srikandi dari PDIP ini dengan tegas.
Dia menambahkan, Dinas Perempuan dan Anak jangan dilihat sebagai dinas buangan.
“Itulah yang saya sebut pada waktu yang lalu, jangan padang enteng ini dinas, jangan dilihat dinas ini seperti dinas buangan. Saya minta tolong, masa depan masyarakat Sulut ada di dinas perempuan dan anak,” tegasnya.
“Jadi harus diperhatikan, Pak Asisten Satu tolong disampaikan juga karena saya prihatin di masyarakat terlalu banyak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang banyak tak tertangani karena tidak punya uang,” ujarnya.
Sandra pun menguraikan, ada salah satu warga yang bergumul bagaimana melakukan otopsi yang biayanya Rp15 juta kemudian dibutuhkan juga analisa dan psikologi yang menghabiskan Rp5 juta.
“Apakah benar anak itu dibunuh karena dia meninggal dan dua orang yang selamat di sebelah dia. Kasus-kasus seperti ini begitu banyak, jadi dinas ini perlu ada perhatian,” beber Rondonuwu.(CR)
