Manado. Kawanuapost – Rapat paripurna dilaksanakan DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) untuk pengambilan keputusan, terhadap Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulut tahun 2021-2026 Selasa, (10/08/2021) di ruang paripurna DPRD Sulut.
Dalam pelaksanaan rapat ini dilakukan dengan mematuhi protokol kesehatan, ada yang mengikuti secara fisik dan virtual. Yang mengikuti secara fisik harus memiliki hasil pemeriksaan rapid test, terbaru dengan kehadiran 25 persen dari jumlah orang yang ada.
Hal ini dilakukan untuk meminimalisir penyebaran covid-19 dan untuk kesehatan semua yang ambil bagian dalam rapat ini.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Sulut Fransiscus Andi Silangen didampingi Wakil Ketua DPRD Victor Mailangkay, dan Billy Lombok serta dihadiri Wakil Gubernur Sulut, Steven Kandouw.
Mengawali pertemuan tersebut, Andi mengemukakan di tengah semaraknya suasana menyongsong hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 tahun, tanggal 17 Agustus tahun 2021, semangat kebangsaan dan jiwa nasionalisme serta patriotisme akan tetap ada dalam pribadi bangsa Indonesia termasuk masyarakat di Sulut.
“Meskipun di tengah pandemi Covid-19 yang belum mereda tetapi semangat juang dari pimpinan dan Anggota DPRD serta jajaran pemerintah sebagai penerus cita-cita bangsa patut menjadi langkah positif, untuk kita bisa terus maju dalam upaya mensejahterakan rakyat Sulut,” ungkapnya.
Dia menambahkan, pembahasan Ranperda tentang RPJMD tahun 2021-2026 dengan perangkat daerah terkait telah selesai, sehingga hari ini dilaksanakan rapat paripurna.
Dalam rapat itu pula, Pansus Pembahas Ranperda RPJMD melalui Anggota DPRD Vonny Paat melaporkan hasil rumusan terkait ranperda ini.
Uraian pendapat akhir fraksi-fraksi yang telah dirangkum pansus RPJMD sebagai berikut;
– Adanya Korelasi yang sinergi antara penetapan prioritas program dengan kegiatan antar sektor.
– Pemerintah percepat pemulihan ekonomi melalui reformasi sosial, ketahanan pangan dan pembangunan infrastruktur.
– Fraksi-fraksi mendukung segala kebijakan pemerintah yang pro rakyat dengan senantiasa tetap melaksanakan fungsi pengawasan dengan segala kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.
– RPJMD yang ditetapkan agar difokuskan pada rencana strategi 5 tahun kedepan dari Gubernur dan Wagub khususnya yang terkait dengan pelayanan publik.
– Sektor pelayanan kesehatan, kiranya pemerintah dapat meninjau pelayanan rumah sakit yang berada di Sulut dalam penetapan pasien dengan status meninggal akibat covid-19, karena ada sebagian masyarakat yang tidak menerima keputusan itu. Serta ketersediaan alat yang belum memadai seperti oksigen, ventilator dan tunjangan insentif nakes harus jadi perhatian pemerintah.
– Pemerintah kiranya mencari terobosan untuk menggeliatkan kembali peran wirausaha dalam kegiatan pelaku usaha kecil menengah, UKM dan UMKM.
– Melakukan riset untuk menentukan keunggulan kompetitif pariwisata sulut serta penelitian akan minat masyarakat terhadap pariwisata.
– Apresiasi terhadap visi misi Gubernur dan Wagub Sulut untuk menjadikan sulut sebagai pintu gerbang indonesia ke asia pasifik, hal ini ditunjang dengan bandara internasional sam ratulangi serta pelabuhan internasional Bitung.
– Terkait Pembangunan KEK Pariwisata Bitung dan Likupang, berharap pembangunan ini dapat selaras karena ini akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi Sulut.
– Perlu adanya pemerataan pembangunan yang berkeadilan di daerah daerah kepulauan, khususnya jaringan listrik, komunikasi dan internet.
-Mengusulkan dan mendorong adanya olahraga elektronik di Sulut.
– Adanya pengembangan di bidang peternakan.
– Untuk pengembangan wilayah di nusa utara, Fraksi-fraksi berpendapat perlu dipertimbangkan untuk daerah ekonomi perbatasan.
– Meningkatkan dan mengoptimalkan sosialisasi serta himbauan disertai tindakan dalam upaya membatasi dan mengurangi pencemaran lingkungan terutama mengatasi sampah rumah tangga dan industri.
“Kiranya Ranperda RPJMD Tahun 2021-2026 dapat disetujui untuk ditetapkan menjadi perda,” kata Vonny.
Menanggapi laporan Pansus RPJMD, Wakil Gubenur Sulut Steven Kandouw dalam sambutannya mengatakan bahwa kritik dan saran ini sangat diperlukan.
“Contohnya tadi, catatan-catatan yang disampaikan Anggota DPRD Vonny Paat. Ada 14 poin, disitu disebut ada pemulihan ekonomi, syukur di Sulut pertumbuhan ekonomi diatas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Kandouw.
Lanjutnya, pansus juga mengingatkan tentang kebijakan-kebijakan yang pro rakyat, Wabug menjawab bahwa tugas dan tanggung jawab pemerintah adalah menciptakan regulasi yang pro rakyat.
”Rakyat di anak emaskan dan tidak di anaktirikan. Untuk strategi 5 tahun kedepan ini harus dimulai dengan fokus pada pelayanan publik pasca covid walaupun adanya PPKM, tetap hal ini akan diperhatikan,” pungkasnya.
Pelayanan kesehatan juga yakni ketersediaan oksigen, ventilator serta tunjangan nakes. Tiga hal ini yang menjadi perhatian dari Pemerintah Provinsi Sulut khususnya dari Gubernur Sulut Olly Dondokambey.
Bidang pariwisata, Kandouw menyampaikan bahwa hal ini yang menjadi unggulan di Sulut, pastinya kita harus persiapkan dengan baik.
“Terima kasih kepada pansus DPRD Sulut yang selalu terus mengingatkan hal-hal yang penting untuk kita jalankan dan kembangkan, kiranya kedepan daerah sulut bisa maju dan sejahtera,” imbuhnya.
Rapat itupun dilanjutkan dengan penandatanganan persetujuan bersama terhadap Ranperda RPJMD provinsi Sulut tahun 2021-2026 oleh Pimpinan DPRD Sulut dan Wakil Gubernur Sulut yang disaksikan seluruh anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara, assisten pemerintah Provinsi Sulut bersama jajarannya, tokoh Mmasyarakat, undangan dan insan pers yang hadir secara fisik maupun virtual.(*)
